Policy Implementation of the Joint Community Movement Program to Overcome Dense Slums and Poor Areas in Tangerang Regency
DOI:
https://doi.org/10.24269/ars.v11i1.4380Abstract
The purpose of this study is to find out how the implementation of the GEBRAK PAKUMIS Program policy in Tangerang Regency. The theory used in this study is the Merillee S. Grindle theory which states that the implementation of a policy is determined by the degree of implementation ability of the policy. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques: documents, observations, and interviews with program implementers and beneficiary communities. The results showed that the implementation of the Gebrak Pakumis program policy in Tangerang Regency showed that the community was more active in planning, and they could find out how to build a slum area. From the Content of Policy, there are problems in terms of resources, namely the lack of sufficient builder who has certification and the budget issued is still not sufficient. In terms of the Context of Policy or the policy environment, there are no significant problems and all have supported the implementation of the Gebrak Pakumis program policy.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Agustino, leo. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
Results Of Information Interview 4, (2021).
Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta. 1(1).
Aprina Y, Y. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penang-gulangan Bahaya Kebakaran. Jurnal Mahasiswa Ilmu.
Results Of Information Interview 1, (2021).
Batara Surya, Syafri, H. S. and H. H. S. (2020). Natural Resource Conservation Based on Community Economic Empowerment : Perspectives on Watershed Management and Slum Settlements in Makassar City, land, 31.
Dinas Perkim Kab Tangerang. (2020).
Eka, D. (2016). Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. 8, 127–144.
Gamin. (2021). Kebijakan Penggunaan Drone Dan Implementasi Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 18(2), 125–143.
Grindle, M. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
Ilhami, R. (2021). Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring Kebijakan Dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) Di Kabupaten Tangerang. 4(2).
Imam, M. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
Indriana Ayuningtias, Syahril, M. F. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Journal of Accounting and Financial Issue, 2.
Joniansyah. (2019). Kabupaten Tangerang Gelar Bedah Rumah dan 20 Kawasan Kumuh. Metro Tempo.
Michael Hill, P. H. (2014). Implementing Public Policy (N. Aguilera (Ed.)). SAGE.
Results Of Information Interview 3, (2021).
Mulyadi, D. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis buku untuk pelayanan publik. Alfabeta.
Muta’ali, L., Nugroho, A. R. (2016). Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa. Gadjah Mada University Press.
Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Nurcahyo. (2018). Implementasi Kebijakan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. e-repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5(2), 71–80.
Perbup 63 tentang pedoman pelaksanaan program Gebrak Pakumis (Nomor 6). (2019).
Perbup no 18 Tentang Kriteria Pemilihan Bantuan Bedah Rumah. (2017).
Permatasari, I. A. (2020). TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK. 1, 34–38.
Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Putri, Z. D. (2016). Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Lpse ) Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 164–174.
Ramaezha, A. (2021). Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. 1–14.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1–12.
Reich, P. A. C. & M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. Health Systems & Reform. https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251224
Ridwana, D. &. (2019). Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(2).
Rusidah, I. halim. (2020). Sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan bedah rumah pemkab tangerang dengan metode ahp dan saw. 375–383.
Ruth Roseline, D. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat.
Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis kebijakan publik. Universitas Gadjah Mada.
Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), 59–70. https://doi.org/10.22146/JKAP.7534
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.
Sugiyono. (2016). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. Alfabeta.
Sukendar, siti sulaeha. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gebrak Kawasan Balaraja-. 128–134.
Results Of Information Interview 2, (2021).
Suryani, A. (2012). Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jurnal Aspirasi, 2(1), 1–16.
Syafi, A. (2013). Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in Lamongan Region). https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v11i2.302
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.
Trisnanti, M. (2016). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. Trabajo Infantil, 1689–1699.
Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.
Wahyu, D. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ( Studi Penentuan Kawasan. 2(1), 1–10.
Wardhana, Y. (2019). Kebijakan Publik Berpihak Kepada Siapa? Kontroversi Transportasi Konvensional Vs Transportasi Online.
Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Media Nusa Creative.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, proses, dan studi kasus. Caps.
Results Of Information Interview 4, (2021).
Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta. 1(1).
Aprina Y, Y. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penang-gulangan Bahaya Kebakaran. Jurnal Mahasiswa Ilmu.
Results Of Information Interview 1, (2021).
Batara Surya, Syafri, H. S. and H. H. S. (2020). Natural Resource Conservation Based on Community Economic Empowerment : Perspectives on Watershed Management and Slum Settlements in Makassar City, land, 31.
Dinas Perkim Kab Tangerang. (2020).
Eka, D. (2016). Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. 8, 127–144.
Gamin. (2021). Kebijakan Penggunaan Drone Dan Implementasi Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 18(2), 125–143.
Grindle, M. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
Ilhami, R. (2021). Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring Kebijakan Dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) Di Kabupaten Tangerang. 4(2).
Imam, M. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
Indriana Ayuningtias, Syahril, M. F. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Journal of Accounting and Financial Issue, 2.
Joniansyah. (2019). Kabupaten Tangerang Gelar Bedah Rumah dan 20 Kawasan Kumuh. Metro Tempo.
Michael Hill, P. H. (2014). Implementing Public Policy (N. Aguilera (Ed.)). SAGE.
Results Of Information Interview 3, (2021).
Mulyadi, D. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis buku untuk pelayanan publik. Alfabeta.
Muta’ali, L., Nugroho, A. R. (2016). Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa. Gadjah Mada University Press.
Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
Nurcahyo. (2018). Implementasi Kebijakan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. e-repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5(2), 71–80.
Perbup 63 tentang pedoman pelaksanaan program Gebrak Pakumis (Nomor 6). (2019).
Perbup no 18 Tentang Kriteria Pemilihan Bantuan Bedah Rumah. (2017).
Permatasari, I. A. (2020). TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK. 1, 34–38.
Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
Putri, Z. D. (2016). Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Lpse ) Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 164–174.
Ramaezha, A. (2021). Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. 1–14.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1–12.
Reich, P. A. C. & M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. Health Systems & Reform. https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251224
Ridwana, D. &. (2019). Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(2).
Rusidah, I. halim. (2020). Sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan bedah rumah pemkab tangerang dengan metode ahp dan saw. 375–383.
Ruth Roseline, D. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat.
Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis kebijakan publik. Universitas Gadjah Mada.
Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), 59–70. https://doi.org/10.22146/JKAP.7534
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.
Sugiyono. (2016). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. Alfabeta.
Sukendar, siti sulaeha. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gebrak Kawasan Balaraja-. 128–134.
Results Of Information Interview 2, (2021).
Suryani, A. (2012). Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jurnal Aspirasi, 2(1), 1–16.
Syafi, A. (2013). Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in Lamongan Region). https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v11i2.302
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.
Trisnanti, M. (2016). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. Trabajo Infantil, 1689–1699.
Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.
Wahyu, D. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ( Studi Penentuan Kawasan. 2(1), 1–10.
Wardhana, Y. (2019). Kebijakan Publik Berpihak Kepada Siapa? Kontroversi Transportasi Konvensional Vs Transportasi Online.
Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Media Nusa Creative.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, proses, dan studi kasus. Caps.
Downloads
Published
2022-07-25
Issue
Section
Artikel
License
Authors Who Publish whit this journal agree to the following term :
Copyright on any article is retained by the Journal
- Author grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this;
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal;
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work;
- Every accepted manuscript should be accompanied by Copyright Transfer Agreement (CTA), prior to the article publication. CTA can be downloaded here;
=====================================================================================================
Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
Hak cipta pada setiap artikel adalah milik jurnal.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal ARISTO berhak sebagai mempublikasikan pertama kali dengan bekerja secara bersamaan dibawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk membagi pekerjaan dengan pengakuan dari pengarang dan publikasi pertama dalam jurnal ARISTO;
- Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertamakali pada Jurnal ARISTO;
- Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengirimkan pekerjaan mereka secara daring (misal melalui respositories atau website instansi penulis) sebelum atau selama proses pengiriman pada Jurnal ARISTO berlangsung, ini dapat menjadikan pertukaran informasi yang sangat produktif, dan serta menjadikan kutipan yang banyak dari publikasi;
- Setiap naskah yang diterima wajib menyertakan Perjanjian Pemindahan Hakcipta (Copyright Transfer Agreement/CTA), sebelum artikel diterbitkan. CTA dapat diunduh di sini
