Evaluation Of Public Service Standart (Case Study At The Education And Training Agency Of Yogyakarta Special Region)

Muhammad Khozin* -  Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
Gerry Katon Mahendra -  Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia
Anike Febriyani Nugraha -  Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v8i2.2457

Improvement and quality assurance of public services is very needed, therefore the Government through Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 15 of 2014 concerning Guidelines for Service Standards requires that every public service provider be obliged to establish and apply Public Service Standards for each type of service that it provides. One of them is the Yogyakarta Education and Training Agency as a public service provider in the form of education, training, and competency development for the State Civil Apparatus. Public service standard documents that have been prepared by the Yogyakarta Education and Training Agency in 2017 need to be evaluated because they allegedly did not meet the method in the preparation process. The research conducted is a literature review with data mining techniques using observation techniques, interviews, mini focus group discussions and public hearings. Based on the research results it is known that the public service standard documents that have been owned by the Yogyakarta Education and Training Agency are still not comprehensive, but this solution is then obtained after an analysis and discussion with stakeholders at the Yogyakarta Education and Training Agency has also successfully identified various types of services that need to be it is prioritized to develop public service standards.

Keywords
Service Standart; Education; Training;
  1. Basri, M. (2011). Budaya Mutu Dalam Pelayanan Pendidikan. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2). doi:https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.25
  2. Kurniawan, R. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. FIAT JUSTISIA, 10(3). doi:https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
  3. Dwiyanto, Agus. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi. UGM PRESS, 2018.
  4. Fajar Iswahyudi, F. F. (11). Aksesibilitas dalam Pelayanan Publik Untuk Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus. Jurnal Borneo Administrator, 6 (3). https://doi.org/https://doi.org/10.24258/jba.v6i3.64
  5. Heffy, M. (2009). Reformasi Manajemen Pelayanan Publik Menuju Good Governance. Jurnal Borneo Administrator, 5(2).
  6. Holle, Errick S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronik Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. Jurnal Sasi Vol 17 No 3
  7. Maani, K. D. (2009). "Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaran Layanan Publik." TINGKAP 6.2: 35-52.
  8. Maani, K. D. (2009). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelayananan Publik. Jurnal Demokrasi, 8(1).
  9. Maani, K. D. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. TINGKAP, 8(1), 17-30.
  10. Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
  11. Maryam, Neneng Siti (2016).. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Politeknik Kridatama Bandung
  12. Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 19-29.
  13. Nurmandi, Achmad. (2010). Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta : PT Sinergi Visi Utama
  14. Nurmandi, Khozin, Salahudin (2018). Pelayanan Sektor Publik, Yogyakarta, UMY Press.
  15. Rahayu, S., & Dewi, U. (2013). Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta. NATAPRAJA, 1(1).
  16. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2018). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
  17. Setyabudhi, A. L. (2017). Analisis waktu standar pelayanan dan produktivitas pegawai menggunakan metode work sampling. Jurnal industri kreatif (JIK), 1(01), 9-20.
  18. Sinambela, L.P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik;Teori,Kebijakan dan Implementasi, cetakan kelima Jakarta:PT. Bumi Aksara.
  19. Utomo, Sad Dian(2011). "Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik." Bisnis & Birokrasi Journal 15.3
  20. Gubernur DIY No. 55 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan gubernur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Diklat
  21. Peratuan Daerah DIY nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik
  22. Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Diklat
  23. Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
  24. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  26. Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  27. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Full Text:
Article Info
Submitted: 2020-02-24
Published: 2020-06-01
Section: Artikel
Article Statistics: 301 5500
Citation :