KAJIAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PADA DESA BIS AGATS DI KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA

Fernandes Simangunsong* -  Institut Pemerintahan Dalam Negri, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v4i1.175

Abstrak

            Perubahan masyarakat ini seharusnya berbanding lurus dengan organisasi pemerintahan  yang melayaninya. Tapi ternyata saat ini organisasi desa yang ada, terkesan tidak bisa mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan didukung oleh teknologi yang canggih. Berangkat dari fenomena inilah  maka kajian perubahan status desa menjadi kelurahan perlu  dilakukan melalui teori pengembangan organisasi dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Asmat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Perubahan Sosial, Dan Pembangunan Organisasi.

Keywords
Pemerintah Daerah, Perubahan Sosial, Dan Pembangunan Organisasi.
  1. Daftar Pustaka
  2. Anderson, JE, Public Policy Making, Halt Renehart and Winston USA, 1978.
  3. Charless H. Lenvile, et. al. Public Administration Challengers, Choices, Concequences. Scott Foreman/Little Brown Higher Education: Glenview, Ilionis, 1990.
  4. Denhardt, Robert B., Theory of Public Organization, Brooks Colle Publishing Company Montey California USA, 1979.
  5. Dunn, William N., Public Policy Analysis an Introduction, Prentice Hall Inc. New Jersey, 1994.
  6. Dwiyanto, Agus, Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Makalah yang disampaikan pada seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Fisipol UGM, 1995.
  7. Edward III, George, Implementing Public Policy, Congressional Quartely Press Washington DC, 1980.
  8. Effendi, Sofian, Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelyanan Publik (Percikan Pemikiran Awal), Fisipol UGM, 1995.
  9. Frederickson, Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta, 1984.
  10. Grindle MS, Politics and Policy Implementation in the Third World, Princenton University Press, New Jersey, 1980.
  11. James L. Perry, Ed, Handbook of Public Administration, Jossey Bass Inc, San Fransisco, California, 1990.
  12. Jones, Charles O., An Introducting to The Study of Public Policy, Brook/ Cole Publishing Company Montere California, 1995.
  13. Ripley, Randall B., and Franklin Grace A., Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorcey Press, Chicago, Illionis,
  14. Wasistiono, Sadu, Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai), Alqaprint Jatinangor, 2001.
  15. PERATURAN-PERATURAN
  16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  17. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteri Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum tentang Desa.
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
  25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatuiran Mengenai Pembentukan Kelurahan.
  26. Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Article Info
Submitted: 2016-08-05
Published: 2016-08-05
Section: Artikel
Article Statistics: