Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas

Ade Rio Saputra* -  Universitas Andalas Padang, Indonesia
Jendrius Jendrius -  Universitas Andalas Padang, Indonesia
Bakaruddin Bakaruddin -  Universitas Andalas Padang, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v7i1.1336

This study examines electoral governance for voters with disabilities in simultaneous elections in 2015 that are still not optimal. This can be seen in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015 in Kabupaten Padang Pariaman. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview method, literature study and documentation study. The findings in this study are that election management is still not maximal towards the fulfillment of the rights of disability voters in Padang Pariaman Regency in the election of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra Province in 2015. Rule applications are often ignored by election organizers. This can be seen from the stages of socialization that were not carried out by the election organizers in this case the Padang Pariaman Regency KPU to voters with disabilities. In addition, there are still TPS that do not have access to disability voters. This has an impact on the low number of participation of voters with disabilities in the simultaneous election in 2015. Existing regulations are not in line with the technical implementation in the field.

Keywords
Electoral Governance, Persons with Disabilities, Election Management Body
  1. Afrizal.(2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
  2. Ishak, Salim. 2015. “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia”. The Politic. Vol. 1 | No. 2 | Juli 2015. Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Hal 127-155
  3. Komisi Pemilihan Umum. 2015. “Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilhan Umum Kepala Daerah”Jakarta: KPU.
  4. Merly, Mario. 2015. Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang DisabilitasDi Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 21, No. 2, Agustus 2015. Hal 61-77.
  5. Mozaffar and Schedler (2002), The Comparative study of Electoral Governance, Jurnal International Political Science , Volume 23, hal : 5-27
  6. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan dafter pemilih dalam pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Atau Walikota Dan Wakil Walikota
  9. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  10. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
  11. https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov

Full Text:
Article Info
Submitted: 2018-11-28
Published: 2018-11-28
Section: Artikel
Article Statistics: 103 179