Perwujudan Sila ke-5 Pancasila bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Hak-Hak Fundamental berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v9i2.10386Abstrak
The 5th principle of Pancasila contains the principle of justice in various aspects of life without discrimination against anyone, including people with disabilities. This principle emphasizes that every citizen, including people with disabilities, has the right to receive equal treatment, access to basic rights, and equal opportunities in community, national and state life. Through Law Number 8 of 2016 concerning Penyandang Disabilitas, as a form of government responsibility in creating policies that favor people with disabilities and eliminate discrimination. This study aims to analyze and examine the manifestation of the principle of social justice in Pancasila, especially regarding the fulfillment of basic rights for people with disabilities. The main focus of this study is to explore the extent to which the application of the principle of social justice in Pancasila contributes to equality, protection, and fulfillment of the basic rights of people with disabilities in various aspects of life. This research is a normative legal research with a statue approach, by examining secondary legal materials using the library research method, where the research will answer the problem by using supporting legal theories through literature studies. The results of this study explain that the 5th principle of Pancasila demands social justice in fulfilling basic rights for people with disabilities, namely in the fields of education, employment, health, accessibility, socio-political participation, legal protection and social security. This study emphasizes the importance of ensuring that people with disabilities are not only respected, but also given equal opportunities to enjoy their basic rights in all aspects of life. Pancasila, as the basis of the state, emphasizes that social justice for people with disabilities is the state's obligation to realize it through policies and real actions. Law Number 8 of 2016 is a concrete form of government commitment in ensuring the fulfillment of the basic rights of people with disabilities.
Referensi
Alabshar, N, Pujiwati, Munawaroh, T., & Fatoni, Z., (2024). Disabilitas dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia: Analisis Data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2020, Jurnal kawistara, 14(1), 87-102.
Amelia, D., P. & Lewoleba, K., K., (2024), Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia dalam Kehiudpan Bersosialisasi, Media Hukum Indonesia, 2(3), 110-114
Andraini, R., (2023), Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat Untuk Menaati Hukum, Jurnal Penelitian Hukum, 3(3), 100-106
Atriani D., & Yustikaningtyas A., (2023). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Pelayanan Jasa Perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Membuka Rekening Bank di Yogyakarta, Jurnal Hukum Bisnis, 12(3), 168-180.
Benuf, K., & Azhar, M., (2020), Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan, 7(1), 20-32
Bo’a, F. Y., (2018), Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Konstitusi, 15(1), 28-49.
Dahlan M., & Anggoro, S. A, (2021). Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Sektor Publik: Antara Model Disabilitas Sosial dan Medis, Undang Jurnal Hukum, 4(1), 1-48.
Iswari, F., (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesiaâ€, Jurnal Cendekia Hukum, 6(1), 127-139.
Hamidi, J., (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaanâ€, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32(4), 652-671.
Julitia, F., & Rumawi, (2023), Hak Meperoleh Pekerjaan Penyandang Disabilitas dalam Prosese Penerimaan Pegawai di Pemerintahan Daerah, Jurnal Kertha Patrika, 469(2), 197-207.
Mustika, E, A. S., Hadi E. N., Anharudin, Rofi, A, & Dewi S. N., (2022). Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja, Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior, 4(2), 31-43.
Nialda, R. A., (2022), Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s) Pekerjaan Layak di Kabupaten Minahasa Utara, Jurnal Governance, 2(1), 1-10
Rokilah, (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law, Jurnal Nurani Hukum, 2(1), 12-22.
Siregar. N. A. M., & Purbantara A., (2020). Melawan Stigma Diskriminatif. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 4(1), 23-44.
Tan, D., (2021), Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478
Udiyo B, Rumawi & Mustari, (2021). 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia. Jurnal Supremasi, 16(2), 157-175.
Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Raochmatulloh, M. A., (2022), Tinjauan Asas Equality Before The Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 123-142.
Wardoyo, K. I, Maryaningsih, & Fredricka, J., (2023). Klasterisasi Siswa Penyandang Disabilitas berdasarkan Tingkat Tunagrahita Menggunakan Algoritma K-Means, Jurnal Media Infotama, 19(1), 1-10.
Zainuddin, M., Karina, A. D., (2023), Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum, Smart Law Journal, 2(2), 114-123.
Badan Pusat Statistik. (2018). Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2018. BPS.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat, Indonesia, 1998.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Indonesia, 2016.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
