KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213Abstrak
Regional autonomy in Indonesia grants villages the authority to manage their own government affairs, including authority based on origin rights derived from traditions, customs, and local history. However, the implementation of village authority often faces challenges within the framework of regional autonomy. This study aims to analyze and evaluate efforts to harmonize village authority based on origin rights with the principles of regional autonomy. Using a qualitative approach with case studies in several villages, this research found that strengthening village authority through clear and firm legality is the key to achieving optimal harmonization. This study illustrates how the dynamics of village authority grounded in indigenous rights can significantly contribute to the alignment of regional autonomy principles in Indonesia. The focus on legality is a crucial factor that can improve efficacy and accountability in village governance, while also bolstering community participation.
Referensi
Agusman, M. F., & Hidayat, L. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program RINDI (Rintisan Desa Inklusi) dalam Pemenuhan Hak Disabilitas. Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 5(5), 2148–2159. https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i5.5675
Akhyar. (2023). Freies Ermessen In The Delegation Of Authority From District Government To Village Government. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 615–632. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.851
Ardiyansyah, A., & Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 75–83. https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2678
Daulay, N. S. (2023). Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 8(1), 20–32. https://doi.org/10.25299/wedana.v8i1.14398
Firmansyah, F. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20(2), 60–69. https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118
Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research (6 (ed.)). London: SAGE Publications.
Giovera, N. A., & Madalina, M. (2023). Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 7(1), 65. https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.47981
Hidayati, L. W., Febriani, K. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945. Journal of Applied Accounting And Business, 4(2), 48–55. https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.16
Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(1), 16–26. https://doi.org/10.58784/rapi.73
Katinem, I. A. Z. (2022). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Accounting and Finance Studies, 2(2), 37–53. https://doi.org/10.47153/afs22.3682022
Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 1(2), 95–105. https://doi.org/10.58784/rapi.65
Mujab, S. (2022). Authority of the Chief of Village in the Customary Mediation of Marriage Disputes: Phenomenon in Madura, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 14(2), 304–316. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18023
Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 106–122. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94
Romli, D., Junaidi, J., & Merta, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa. Solusi, 20(1), 17–30. https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.526
Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), 150. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452
Rosidi, I. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority In Indonesian Islam: The Case Of Madani Village. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 24(1), 51–66. https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320
Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. PERSPEKTIF, 11(2), 718–734. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175
Sugandi, S. M. S., & Nurdin, M. N. I. (2024). Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 107–119. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.436
Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 300–323. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4
Suwito, A. J., & Yuwanto, S. H. (2022). Identifikasi Gas Biogenik Berdasarkan Data Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Sclumberger di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN), 1(1), 444–450. https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3008
Wardhana, M. D. A., Ramadhan, M. R. H. I., & Indawati, Y. (2023). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. California: SAGE Publications.
Akhyar. (2023). Freies Ermessen In The Delegation Of Authority From District Government To Village Government. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 11(2), 615–632. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.851
Ardiyansyah, A., & Nazaruddin, N. (2024). Kewenangan Otonomi Khusus Pemerintah Aceh dalam Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 75–83. https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2678
Daulay, N. S. (2023). Implementasi Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dalam Pelestarian Adat Di Desa Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 8(1), 20–32. https://doi.org/10.25299/wedana.v8i1.14398
Firmansyah, F. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang, 20(2), 60–69. https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118
Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research (6 (ed.)). London: SAGE Publications.
Giovera, N. A., & Madalina, M. (2023). Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Terkait Dengan Kewenangan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, 7(1), 65. https://doi.org/10.20961/respublica.v7i1.47981
Hidayati, L. W., Febriani, K. A., & Djasuli, M. (2022). Implementasi Good Governance pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945. Journal of Applied Accounting And Business, 4(2), 48–55. https://doi.org/10.37338/jaab.v4i2.16
Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 2(1), 16–26. https://doi.org/10.58784/rapi.73
Katinem, I. A. Z. (2022). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Accounting and Finance Studies, 2(2), 37–53. https://doi.org/10.47153/afs22.3682022
Mamangkey, D. S., Tinangon, J. J., & Budiarso, N. S. (2023). Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai). Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi, 1(2), 95–105. https://doi.org/10.58784/rapi.65
Mujab, S. (2022). Authority of the Chief of Village in the Customary Mediation of Marriage Disputes: Phenomenon in Madura, Indonesia. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah, 14(2), 304–316. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.18023
Prabowo, A., & Handayani, T. A. (2024). Tinjauan hukum: hubungan kerja kepala desa dan badan permusyawaratan desa berdasarkan uu no. 6 tahun 2014 tentang desa. Jurnal Hukum Ius Publicum, 5(1), 106–122. https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.94
Romli, D., Junaidi, J., & Merta, M. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa. Solusi, 20(1), 17–30. https://doi.org/10.36546/solusi.v20i1.526
Rosidah, R., & Widjantie, T. D. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 6(1), 150. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.452
Rosidi, I. (2024). Negotiating Traditional Religious Authority In Indonesian Islam: The Case Of Madani Village. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 24(1), 51–66. https://doi.org/10.22373/jiif.v24i1.17320
Setiawan, P., Badaruddin, B., & Amin, M. (2022). Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. PERSPEKTIF, 11(2), 718–734. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175
Sugandi, S. M. S., & Nurdin, M. N. I. (2024). Hak Asal Usul Desa: Perspektif Yuridis. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 107–119. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i2.436
Suwartono, R. D. B. (2023). Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri: Batasan Kewenangan dan Keabsahannya. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 300–323. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4
Suwito, A. J., & Yuwanto, S. H. (2022). Identifikasi Gas Biogenik Berdasarkan Data Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Sclumberger di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Jurnal Sumberdaya Bumi Berkelanjutan (SEMITAN), 1(1), 444–450. https://doi.org/10.31284/j.semitan.2022.3008
Wardhana, M. D. A., Ramadhan, M. R. H. I., & Indawati, Y. (2023). Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 1(2), 1–10. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i2.154
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods. California: SAGE Publications.
Unduhan
Diterbitkan
2024-09-14
Cara Mengutip
Arifin, F. (2024). KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 670–684. https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10213
Terbitan
Bagian
Articles
Lisensi
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
