Implementasi Hukum Adat Dalam Upaya Integrasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Terhadap Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ngadirojo, Sokoo, Ponorogo)
DOI : 10.24269/ls.v1i2.769
Today's environmental pollution control has been set in national law. Through the Environmental Management and Protection Act No. 32 of 2009 it was explained that environmental pollution is a criminal act. Criminal action in positive law then its prosecution through imprisonment. In contrast to people who still have customary law, which is customary law used as a solution to legal problems. A contribution of society to support the retributive pattern. Optimizing the role of society and customary law into a replacement solution of existing imprisonment. Bids fines become a reference for developing an integrated pattern of society. The involvement of the community to be proactive with all actions or efforts of environmental pollution from certain parties become the commodity of emphasis of environmental pollution in order to keep the naturally. Customary law becomes an identity that is in accordance with the culture of the state of Indonesia and also as an alternative law that exists. The integration between customary law and positive law remains an option in balancing life processes.
- Jurnal
- Armawi, Armaidy. 2007. “Dari Konsumerisme ke Konsumtifisme, Dalam Perspektif Sejarah Filsafat Barat”. Jurnal Filsafat Wisdom. Vol 17. N0 3. Desember.
- Danil, Elwi. 2012.”Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Konstitusi. Volume 9, Nomor 3, September.
- Kaluku, Julisa Aprilia. 2014. “Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah)”. ARENA HUKUM. Volume 7, Nomor 1, April.
- Sholehudin, Umar. 2011. “Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum”. Setara Press. Malang.
- Sudaryanto dan Riyanto. 2016. “Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentono Kabupaten Kulonprogo”. Mimbar Hukum. Vol. 28. No. 1.
- Sudjana, Eggi. 1998.”HAM dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam“. Bogor. Yayasan As – Syahidah.
- Sutoyo. “Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup”. Vol. 4 No.1
- Penelitian
- Program Kreativitas Mahasiswa 2016 - 2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo “Merawat Sungai Dengan Hukum Adat: Kajian Sosiologis Hukum Upaya Melindungi Biota Sungai Dari Penangkapan Ikan Menggunakan Potasium Sianida (KCN)”.
- Perundangan
- Undang – Undang Dasar 1945
- Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang “Desa”
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang “Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air”