PENYELESAIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (Kajian Perpol No.8 Tahun 2021)
DOI : 10.24269/ls.v7i2.6877
This research discusses the mechanisms for resolving cases of criminal defamation and legal certainty through restorative justice based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021. This research method was carried out by researchers using the sociological juridical research method. Based on research and discussion, criminal acts of defamation can be resolved through the restorative justice system. This settlement involved the victim, the perpetrator, and the victim's family. Restorative justice prioritizes a win-win solution, seeking the best agreement for victims and perpetrators. The process of resolving criminal acts of defamation through restorative justice involves a meeting between the victim and the perpetrator as a form of accountability for the perpetrator. The success of this settlement depends on the good intentions of the victim and perpetrator. Restorative justice involves the community, victims and perpetrators in solving criminal acts of defamation. It is important to find a win-win solution to create justice for all parties. This settlement also puts forward persuasive and educational efforts to prevent criminalization and create an ethical, healthy, clean and productive digital space in Indonesia.
- Ali, Z. (2014). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Almy, B. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum, 3(2), 178–191. https://doi.org/10.36085/jpk.v3i2.1196
- Angeliawati, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Celebes Cyber Crime Journal, 1(1), 13–26.
- Anugrah, A. R. (2017). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial. Legal Opinion, 5(2).
- Aziz, M. H. (2018). Konglomerasi Media Antara Konvergensi Media dan Kebebasan Berpendapat. Jurnal Ilmu Komunikasi, 16(3), 209–226. https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3203
- Budhijanto, D. (2017). Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik 2016. Bandung: Refika Aditama.
- Butarbutar, E. N. (2018). Metode Penelitian Hukum Langkah-langkah untuk menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum (Cetakan Ke). Refika Aditama.
- Cendana, A. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Hak Asasi Terdakwa (Studi Kasus : Putusan Nomor 317/PID.B/2008/PN.YK). Lex Administratum, 5(4), 136–143.
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian, 13(2).
- Pan Dhadha, T., Rahayu, L. A., Resmi, D. S., & Kusumastuti, D. (2021). Efektivitas Peran Uu Ite Dalam Rangka Melindungi Serta Menjaga Seluruh Aktivitas Siber Yang Ada Di Indonesia. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 40. https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.3541
- Panit. (2022). Wawancara dengan Panit Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah.
- Prasetyo, T. (2012). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. Lex Crimen, 4(2).
- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan.
- Santosa, R. (2022). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penghinaan Dan Atau Pencemaran Nama Baik Sebagaimana Diatur Dalam Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dengan Pendekatan Konsep Restorative Justice. Legal Spirit, 6(1).
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power Dan Relevansinya Dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi, 2(2), 225–237. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844
Copyright (c) 2023 Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum