TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KOHABITASI
DOI : 10.24269/ls.v8i3.9934
This research examines the regulation of cohabitation in Section 412 of Law No. 1 of 2023 and compares it with adultery sanctions in Islamic criminal law. The background of the problem raised is that Article 412 provides leniency for adultery offenders compared to Article 411 which regulates adultery, where the punishment for cohabitation offenders is lighter and the proof process uses an absolute complaint offense. This study employs normative legal techniques. with descriptive data analysis techniques. The results The discussion shows that in the review of Islamic criminal law, cohabitation offenders are considered equivalent to adultery offenders. In Islam, cohabitation is an extension of the crime of adultery so that the criminal sanctions are equalized, both for muḥṣan (married) and ghairu muḥṣan (unmarried). The perpetrator of cohabitation is subject to The perpetrators of cohabitation are subject to 100 lashes or stoning according to the category of adultery. The study's findings indicates that the regulation of cohabitation in Article 412 of Law Number 1 Year 2023 has significant differences with Islamic criminal law. Article 412 provides a lower penalty than Article 411 on adultery, in contrast to Islamic criminal law which equates criminal sanctions for cohabitation offenders with adultery offenders, namely 100 lashes or stoning according to the type, whether the category of zina muḥṣan or ghairu muḥṣan.
- Arifianti, I. (2022). Pola Interogatif Penyidik Pada Saksi Ahli Bahasa Pada Kasus Delik Aduan. Pena: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 36(1), 19–28.
- Cahyani, Y. D., & Wibowo, T. O. (2023). Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek" Kisah Tiga Tahun". KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi, 9(2), 359–369.
- Dalimoenthe, I. (2021). Sosiologi gender. Bumi Aksara.
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana. Justitia et Pax, 38(1).
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review, 24(2), 289–304.
- Dzakiyah, A. A. (2024). Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa. Universitas Islam Indonesia.
- Firiski, E. R. (2021). forced sexual relationship husband wife in Islam: Maqä€ á1¢ id sharäa’ah perspective. Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 6(1), 49–72.
- Hadi, S. (2022). Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat. UIN Ar-Raniry.
- Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence Dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum Melalui Living Law. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), 44–52.
- Hidayatulloh, M. D. (2024). Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 Dan 416 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), 523–533.
- Ja’far, M. N. (2024). Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Korupsi Di Indonesia Dan Malaysia.
- Jamil, J. (2022). Etika Profesi Guru. CV. Azka Pustaka.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). Tinjauan kriminalisasi perbuatan kohabitasi dalam perpektif hukum pidana. Sosialita, 1(1), 80–89.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2023). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(2), 1309–1324.
- Kudus, H. H. A. (2024). Akibat Hukum Perkawinan Syubhat Implikasinya Terhadap Status Kewarisan Anak. As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 62–71.
- Kurniawan, D. (2022). Islam Sebagai Syarat Ihshan Dalam Jarimah Zina (Studi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah). UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik Samen Leven Dalam KUHP Baru Perspektif Fikih. Syariah: Journal of Fiqh Studies, 1(2), 169–186.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Formosa Journal of Science and Technology, 1(1), 33–46.
- Nasruddin, S., & Nurdaim, A. (2024). Tindak pidana zina menurut uu no 1 tahun 1946, UU no 1 tahun 2023 (KUHP) dan hukum Islam. Journal of law and nation, 3(1), 1–13.
- Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 8(1), 27–37.
- Purba, R., Adhayanto, O., & Efritadewi, A. (2022). Pertanggungjawapan Pidana Terhadap Pelaku Semen Leven (Kumpul Kebo Ditanjungpinang Tahun 2020). Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 3(1), 856–865.
- Rizanny, T. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Bagi Pengguna Jasa Prostitusi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). Sosiologi Hukum. Prenada Media.
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). JUSTISI, 10(1), 174–188.
- Sirjon, L. (2023). Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 12(1), 53–67.
- Sugama, I. D. G. D., & Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. Kertha Wicaksana, 15(2), 158–168.
- Syuhada, S., & Zulkiram, Z. (2021). Ibnu Taimiyyah on Repentance as Eliminating the Punishment for Adultery [Taubat Sebagai Penghapus Had Zina Menurut Ibnu Taimiyyah]. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 10(2), 189–216.
- Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 80–94.
- Yudhagama, T. A., & Handayani, B. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora, 2(2), 230–254.