PROBLEMATIKA HUKUM SUBSTANSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN BURUH
DOI : 10.24269/ls.v8i1.8095
Factually, there is a dualism in the judge's decisions responding to bankruptcy applications by workers, so that the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019 was formed. This research aims to analyze the existence of legal problems in terms of substance in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019. This legal research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded that there are several legal problems on the Supreme Court Circular, including the incompatibility of the concept of bankruptcy with the provisions of legislation in the field of bankruptcy, provisions that conflict with the absolute authority of the Industrial Relations Court and the Commercial Court, and the existence of a legal vacuum in the provisions of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019.
- Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. Kalabbirang Law Journal, 2(2), 123–133. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang154
- Arbendi. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Jurnal Wacana Hukum, 24(2), 55. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.2.2717
- Aristo, E. (2013). Legal Standing Buruh Dalam Pengajuan Putusan Pailit Perusahaan. Universitas Airlangga.
- Farianto, W. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan. Sinar Grafika.
- Fitasari, F. (2020). Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Jurist-Diction, 3(3), 971. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633
- Gani, E. S. (2015). Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. Tahkim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah, 11(1), 127–143. https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.10
- Irwansyah. (2021). Kajian Ilmu Hukum (Revisi Pertama). Mitra Buana Media.
- Kahpi, A. (2018). Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 67. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6464
- Laheri, P. E. (2019). Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh. Jurnal Advokasi, 9(1), 44–55. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/318
- Permen No.36. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
- Permenaker No.6. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- SEMA No.2. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
- Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 519–539. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/14
- Simamora, J., Susanti, P., & Barus, S. I. (2021). Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh /Pekerja dan Pengusaha. Progresif: Jurnal Hukum, 15(2), 168–182. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2425
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 158–173. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 6(1), 56–70. https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754
- Sucipto, B. S., & Adiasih, N. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan Perusahaan. Reformasi Hukum Trisakti, 3(2), 166–177. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13446
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
- Utami, T. (2015). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 675–686. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.63
- UU No. 6. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- UU No.13. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- UU No.2. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- UU No.37. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.