PERBUATAN SEKSUAL ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA DI LUAR PERKAWINAN (Kajian Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam)

Arya Candra Abhitama* -  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia
Kuswardani Kuswardani -  Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v7i1.6293

Violence in English is called violence, which is a diction which includes the phrase vis so that it has a definition of power and power, then latus which has the definition of bringing. The problem to be studied in this paper is how to regulate consensual sexual acts outside of marriage according to criminal law and Islamic law. With this writing, it aims to find out how the law regulates consensual sexual acts. Sexual acts which are carried out voluntarily can be punishable by crime when carried out with a husband or wife who has intercourse with the opposite sex who is not a married partner or with someone where it is known or suspected that the person is not yet an adult. Protection of victims of acts of consensual acts against minors who are not in marriage can be prosecuted under Article 293 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) where a minor is based on Article 330 of the Civil Code, namely a person who has not reaching the age of 21 have never been married. In Islam there is a desire for normal and free sexual relations with marriage ties with the intention of worshiping Allah. Islam views sexual relations with no sacred ties or marriage as something that is said to be vile.

 

Keywords
Sexual Acts, Marriage, Criminal Law, Islamic Law.
  1. Angelina, D. Y., & Andik, M. (2013). Pola Asuh Otoriter, Kontrol Diri Dan Perilaku Seks Bebas Remaja. Persona: Jurnal Psikologi Indonesia SMK, 2(2), 173–182.
  2. Ariyadi, A. (2018). Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif. Jurnal Hadratul Madaniyah, 5(2), 73–88.
  3. Echols, J. M., & Shadily, H. (2014). Kamus Inggris Indonesia Edisi Yang Diperbarui. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  4. Helmi, M. (2016). Ketiadaan Daluwarsa Penuntutan dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia. Mazahib, 15(2).
  5. Hidayat, I. (2017). Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 16(1), 44–48.
  6. Irfan, N. (2016). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah.
  7. Kaligis, I. F. (2018). Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). LEX CRIMEN, 7(1).
  8. Kenendi, J. (n.d.). Wanita Dan Prostitusi Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis, 6(1).
  9. Nur, M. T. (2018). Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
  10. Ponglabba, C. S. R. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. LEX CRIMEN, 6(6).
  11. Purwanti, A., & Hardiyanti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 138–148.
  12. Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia). Mimbar Yustitia, 2(2), 142–158.
  13. Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum. Majalah Hukum Nasional, 49(1), 151–179. https://doi.org/https://doi.org/10.33331/MHN.V49I1.96
  14. Rokhmadi. (2017). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam. At-Taqaddum, 7(2), 311–325.
  15. Rozi, Z. B. P. (2019). Perkembangan Delik Zina Dalam Yurisprudensi Hukum Pidana. Veritas et Justitia, 5(2), 286–301.
  16. Samuel, A., Bawole, H. Y. A., & Rompas, D. D. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Perempuan. LEX CRIMEN, 11(1).
  17. Setiawan, E. (2016). Kejahatan Seksual Pedofilia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam. Jurnal Hukum Islam, 14(2), 1–25.
  18. Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora, 18(2), 122–128.
  19. Slamet. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2), 475–487.
  20. Tengker, C. E. (2016). Menggerakkan Orang Yang Belum Dewasa Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Sebagai Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Pasal 293 KUHP. LEX ET SOCIETATIS, 4(9).
  21. Trihastuti, A., & Nuqul, F. L. (2020). Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual. Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi, 11(1), 1–15.
  22. Wahidin, S. (2017). Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Menuju Law And Legal Reform. Jurnal Cakrawala Hukum, 5(2), 157–167.
  23. Wijawa, A., & Ananta, W. C. (2016). Darurat Kejahatan Seksual. Jakarta: Sinar Grafika.
  24. Yuniantoro, F. (2018). Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan. Justitia Jurnal Hukum, 2(1).

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-12-21
Published: 2023-03-07
Section: Articles
Article Statistics: