Pembatasan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan Rumah Tinggal Ditengah Pembangunan Komoditas Investasi

Afdhal - Ruska* -  Universitas Internasional Batam, Indonesia
Febri Jaya -  Universitas Internasional Batam, Indonesia
Winsherly Tan -  Universitas Internasional Batam, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v9i1.11180

This study highlights the importance of restricting residential land ownership and control in Indonesia because land is a capital asset. This study examines the social and economic impacts of this phenomenon, focusing on the Basic Agrarian Law, and provides policy recommendations to address the conflicts and inequalities that arise. This study uses a normative legal method. The results of the study show that the authorities of the Republic of Indonesia have attempted to restrict ownership and management of land rights for residential purposes, but these efforts have not been fully effective and clearly regulated in one law. The solution to restrict this is to create legal regulations that consider legal provisions and consider philosophical, legal, and sociological bases. The limitations of this study's findings lie in the lack of elaboration of the actual implementation of efforts to restrict residential land ownership and control in Indonesia, as well as the lack of analysis of the specific obstacles faced by the authorities in implementing them. In addition, recommendations for creating new legal regulations are still general in nature and do not include concrete mechanisms or steps to integrate philosophical, legal, and sociological aspects into regulations. However, the originality of this study lies in emphasizing the importance of a holistic approach in formulating policies, which considers not only the formal legal dimension, but also social values and the philosophy of justice in dealing with land as an investment commodity. This finding provides a significant contribution to the discourse on policy reform related to land ownership, especially in the context of facing pressure from the investment market.

Keywords
Kepemilikan Lahan, Penguasaan Lahan, Rumah Tinggal, Komoditas Investasi.
  1. Akmal, D. U., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum. Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 14(2), 193–214. https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.3964
  2. Anggriawan, R., Wijaya, A., Ahmad, A., Warman, S., & Batubara, I. (2024). Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia. Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), 838–846. https://doi.org/10.61579/future.v2i4.215
  3. Ardani, M. N. (2017). Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing di Indonesia. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, 13(2). https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16156
  4. Arhdan, S. M. (2022). Pengaturan Kepemilikan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan, 2(2), 120–133. https://doi.org/10.30649/jhek.v2i2.55
  5. Bening, W., & Rafiqi, I. D. (2022). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Suara Hukum, 4(2). https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298
  6. Diva, A. N., & Marzuki, M. Y. (2024). Perjanjian Nomine Terhadap Status Kepemilikan Tanah Warga Asing Dalam Proses Jual Beli. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2(4). https://doi.org/10.3783/causa.v2i4.2229
  7. Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. Tunas Agraria, 6(2), 152–170. https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223
  8. Esping-Andersen, G. (1999). Social foundations of postindustrial economies. OUP Oxford. https://academic.oup.com/book/36095
  9. Fahlevi, M., & Wirdyaningsih, W. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Perkembangan Green Sukuk di Indonesia. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(10), 5663–5676. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i10.16847
  10. Jaya, F. (2020). Urgensi Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Tanah Untuk Rumah Tinggal. Legalitas: Jurnal Hukum, 12(2), 198. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.207
  11. Judijanto, L., Harsya, R., & Priyana, Y. (2023). Implementasi Hukum Lingkungan dalam Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Sungai di Bandung. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(12), 1201–1209. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.874
  12. Lestari, M. D. P., & Syaifuddin, M. (2022). Bank Tanah Sebagai Upaya Menjamin Ketersediaan Tanah Dalam Rangka Ekonomi Berkeadilan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 4(2). http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1894
  13. Meiliawati, I., Zulfikar, Z., Windani, S., & Ayu, R. (2023). Pengaruh Ketimpangan Gender Dalam Kepemilikan Tanah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Tinjauan Terhadap Perspektif Hukum Pertanahan. Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes, 4(2). http://dx.doi.org/10.30829/jgsims.v4i2.19013
  14. Meutia, F., & Hermawan, M. I. (2024). Rumah Susun Dan Kaitannya Dengan Kepemilikan Rumah Tinggal Oleh Orang Asing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2(3), 745–761. https://doi.org/10.5281/zenodo.13308829
  15. Pasaribu, D., Pangesti, S., & Puteri, E. R. M. (2024). Tantangan Implementasi Kebijakan Kepemilikan Hunian Orang Asing Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Media of Law and Sharia, 5(4). https://doi.org/10.18196/mls.v5i4.132
  16. Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung dan Yogyakarya). Jurnal Aspirasi, 6(2). https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.507
  17. Pujiwati, Y., & Rubiati, B. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Perta. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(1). https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/155
  18. Putri, B., & Putra, M. (2022). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 515–526. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5252
  19. Rachman, I. N. (2016). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945. Pedomannews. http://www.pedomannews.com/energi/19388-pemerintah-belum-sepakati- besaran-royalti-tambang-freeport
  20. Rahman, H. (2017). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. Ilmu Dan Budaya Adalah Jurnal Nasional, 40(55). https://doi.org/10.47313/jib.v40i55.409
  21. Rambi, S. M. K. (2024). Kajian Hukum Hak Pakai Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia Dalam Meningkatkan Investasi. Lex Administratum, 12(2). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55584
  22. Ramelan, E., Hartanto, A., & Sekarmadji, A. (2015). Problematika Hukum Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Pembebanan dan Peralihan Hak Atas Tanah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=291179
  23. Rejekiningsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinajauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia). Yustisia, 5(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744
  24. Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Reforma Agraria. In Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus. Jurnal Hukum Magnum Opus, 1(1). https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1767
  25. Rojiun, M. A., Arba, & Muhaimin. (2022). Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Demi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum. Jurnal Education And Development, 10(2), 738–748. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3904
  26. Rosmidah, Hosen, M., & Sasmiar. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. Recital Review, 5(2), 209–244. https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387
  27. Safitri, B. R. A., Wardiansyah, K., & Nurillah, N. (2023). Perjalanan Politik Hukum Pertanahan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(9), 349–365. https://doi.org/10.5281/zenodo.7951706
  28. Saputra, A. (2023). Implikasi Hukum Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia dalam Kepemilikan Tanah. UNES Law Review, 6(2), 6139–6147. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1454
  29. Sari, N. L. A. (2021). Konsep Hak Menguasai Negara Terhadap Tanah Dalam Hukum Tanah (UUPA) dan Konstitusi. Ganec Swara, 15(1), 991 – 998. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.202
  30. Setiawan, A., Ashari, A., Umam, K., & Amalia, R. A. (2023). Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5). https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5833
  31. Siagian, F. J. (2023). Akibat Hukum Kepemilikan Tanah untuk Rumah Tinggal Berdasarkan Jual Beli yang Melebihi Batas Maksimum. Setara : Jurnal Ilmu Hukum, 4(2). http://dx.doi.org/10.59017/setara.v4i2.439
  32. Sitohang, A. T., Bangun, D. Y. B., Rumapea, L., Lumbansiantar, R. A., Marbun, T. B., Purba, W. H. A., & Nababan, R. (2024). Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan). Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(1). https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1533
  33. Situngkir, R., & Artati, S. (2022). Perbandingan Pengaturan Bank Tanah Di Negara Indonesia Dan Belanda. Reformasi Hukum Trisakti, 4(3), 501–510. https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13821
  34. Sudarso, J., Miharja, M., & Ahmad, A. (2019). Perlindungan Hukum Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Masyarakat Pasawaran di Kawasan Pariwisata Pantai Teluk Ratai Kabupaten Pasawaran Provinsi Lampung. Pakuan Law Review, 5(1). https://doi.org/10.33751/palar.v5i1.1183
  35. Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Perspektif, 26(1). https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753
  36. Sumanto, L. (2013). Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki). Jurnal Hukum Prioris, 3(3). https://doi.org/10.25105/prio.v3i3.369
  37. Sungkowati, S. (2023). Pengaruh Harga Saham, Earning Per Share, Laba Berjalan, Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Terhadap Investasi. Jurnal Edukasi Dan Multimedia, 1(3). https://doi.org/10.37817/jurnaledukasidanmultimedia.v1i3.3575
  38. Supramono, G. (2019). Hukum orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
  39. Tejawati, D. N. (2021). Penguasaan Hak Atas Tanah Bagi Badan Hukum Asing di Indonesia. Perspektif, 26(1), 39–47. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.762
  40. Tsani, M. U., Munawar, A., Sigiyanto, D., Fauzy, M., Putri, M. H., & Adistya, A. (2021). Pendampingan Dan Penyuluhan Hukum Urgensi Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Desa Karang Intan Kabupaten Banjar. Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia (JPSDM), 1(2). https://jpsdm.bdproject.id/index.php/jpsdm/article/view/6
  41. Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(3). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2606
  42. Watumlawar, J. (2022). Pemberian Hak Milik Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing di Indonesia Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 20(2), 110–125. https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.20.2.110-125
  43. Wibowo, A. T. (2022). Kajian Yuridis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(1), 529–541. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.13484
  44. Winarta, E., Wairocana, I., & Sarjana, I. (2017). Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin. Acta Comitas, 2(1), 43. https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p04
  45. Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2). https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357

Full Text:
Article Info
Submitted: 2025-01-07
Published: 2025-01-23
Section: Articles
Article Statistics: