Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik
DOI:
https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8515Abstract Penelitian ini membahas perlunya keseimbangan hak dan kewajiban antara pengguna Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan PRT dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Konsep HAM dalam perspektif pekerja menuntut perlakuan adil tanpa diskriminasi, dan artikel ini menyoroti pentingnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap PRT di Indonesia, dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). RUU ini menjadi langkah reformasi hukum dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di lingkup domestik. Penelitian ini menyoroti beberapa poin upaya, termasuk reformasi hukum, advokasi, peran paralegal, dan pembentukan pusat-pusat pelayanan untuk membantu organisasi serikat pekerja PRT. RUU PPRT menciptakan kejelasan hubungan hukum antara PRT dan majikan serta memberikan perlindungan kepada PRT. Meskipun telah diajukan sejak periode 2004-2009, RUU ini belum disahkan, meski dianggap penting untuk melindungi hak-hak PRT dengan penghitungan jam kerja PRT dengan formula pendapatan per jam, berfokus pada keadilan ekonomi. RUU PPRT diharapkan dapat menciptakan demokrasi ekonomi di rumah tangga, meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja, dan memperbaiki kesetaraan gender. Pengesahan RUU ini dianggap krusial untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
References
Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 12–24.
Chelsya Stepanie A, S. (2016). Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diambil dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18947
Hadjon, M., & Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu: Surabaya.
Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10–23.
Hartono, C. F. S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni Bandung.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Moerdiono. (1992). Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk: UII Press.
Molenaar, M. A. A. (2023). Arbeidsrecht. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
Putri, B. U. (2020). Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR. Diambil dari https://nasional.tempo.co/read/1368653/urgensi-ruu-perlindungan-prt-yang-didugaterganjal-2-fraksi-dpr
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
Rajagukguk, E. (2004). Perubahan Hukum di Indonesia. Harapan: Jakarta.
Rizki, A., & Imron. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis. Dalam CV. Social Politic Genius.
Smith, R. K. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Utrecht. (1956). Pengantar dalam Hukum Indonesia. University of California.
Chelsya Stepanie A, S. (2016). Status Hubungan Kerja Pekerja Rumahan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diambil dari https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18947
Hadjon, M., & Philipus. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu: Surabaya.
Hanifah, I. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10–23.
Hartono, C. F. S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni Bandung.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Moerdiono. (1992). Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, disunting oleh Moh. Busyro Mugoddas, dkk: UII Press.
Molenaar, M. A. A. (2023). Arbeidsrecht. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.
Putri, B. U. (2020). Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR. Diambil dari https://nasional.tempo.co/read/1368653/urgensi-ruu-perlindungan-prt-yang-didugaterganjal-2-fraksi-dpr
Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
Rajagukguk, E. (2004). Perubahan Hukum di Indonesia. Harapan: Jakarta.
Rizki, A., & Imron. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Tinjauan Teoritis. Dalam CV. Social Politic Genius.
Smith, R. K. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Utrecht. (1956). Pengantar dalam Hukum Indonesia. University of California.
Downloads
Published
2024-02-29
How to Cite
Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., & Robby, S. B. (2024). Undang-Undang Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam Mewujudkan Economic Democracy di Ranah Domestik. Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.24269/jpk.v9i1.8515
Issue
Section
Artikel
License
Copyright (c) 2024 JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
