EFEKTIVITAS PERAN UU ITE DALAM RANGKA MELINDUNGI SERTA MENJAGA SELURUH AKTIVITAS SIBER YANG ADA DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.3541Abstract
The issuance of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) made Indonesian law enter a new phase. The existence of the ITE Law is intended to answer all legal issues that are often faced in the cyber world related to the delivery of information, communication, and / or transactions electronically. This law is also expected to be able to regulate all matters in the cyber world. As a pioneer of cyber law in Indonesia, the ITE Law still has various shortcomings in its implementation. So that effectiveness in protecting cyber activities in Indonesia has not been achieved. However, to achieve the objectives of the ITE Law to be effective and efficient, there needs to be cooperation between the community and the government. This synergy will eventually be able to realize the complete principle of checks and balances. After all, the implementation of the law in the empirical aspect must be guarded so that the spirit of the law itself can be preserved.
Downloads
References
Febriansyah, F. I., & Purwinarto, H. S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal De Jure, 20(2), 177–188.
Febriansyah, F. I., Saidah, S. E., & Anwar, S. (2021). Program Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kenongomulyo. YUSTITIABELEN.
Hilman, D. (2020). Tindak Pidana Agama Menurut Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. Mizan: Journal of Islamic Law. https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.593
Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Kompas. (2020). Data Kependudukan 2020: Penduduk Indonesia 268.583.016 Jiwa. Retrieved from Kompas website: https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa?page=all
Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. Pakuan Law Review.
Merdeka. (2020). Terjerat Pasal Karet UU ITE. Retrieved from Merdeka website: https://www.merdeka.com/khas/terjerat-pasal-karet-uu-ite-midreport.html
Peraturan MK. Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XV/2017. , (2017).
Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. , (2008).
Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. , (2016).
Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. Jurnal Hukum & Pembangunan.
Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Ilmiah Widya.
Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
