Pengembangan Collaborative Governance dalam Rangka Pemulihan Pemerintah Sektor Pariwisata dan UMKM
DOI:
https://doi.org/10.24269/vlg.v3i3.11638Abstract Tourism can provide economic growth in terms of opening job opportunities, income, standard of living, and can activate the economic sector of a region. The existence of management by means of improving facilities such as facilities and infrastructure, professional human resources can create an attraction for tourism activities, and is a very promising field to support the economic development of a region. In terms of UMKM products, it directly involves the role of the public and the private sector which have their respective roles in introducing and marketing UMKM products. The purpose of this study is to identify the synergy between the government and State-Owned Enterprises (BUMN) in implementing strategic plans for tourism development. And to find out collaborative governance carried out by the Government and stakeholders in promoting a product. The implementation of this activity carries collaborative governance by involving all parties in the recovery of the tourism sector and MSMEs. This research on the recovery of the tourism sector and MSMEs uses a descriptive type with a qualitative approach. The focus of this research is using the collaborative governance process from More and Stephens (2012) which consists of assessment, initiative, delebration, implementation. The results showed that the government has goodwill in the recovery of the government in the tourism sector and MSMEs. This is evidenced by the government's response to collaborating with various parties, so that the facilities and infrastructure needed for the recovery of the government in the tourism sector and MSMEs are able to contribute and support the economy.
References
Adawiyah, Wiwiek Rabiatul. (2013). Faktor Penghambat Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Studi di Kabupaten Banyumas. Journal & Proceeding. (Online), Jurnal Vol 1, No. 1 (http://jp.feb.unsoed.ac.id/), diakses pada 10 September 2018 pukul 14.00 WIB.
Ansell, Chris and Alison Gash (2008), ‘Collaborative governance in theory and practice’, Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 543–571.
Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice.JPART. (Online), Volume 18 (https://sites.duke.edu/)diaks es pada 20 Agustus 2018.
Ansell. & Gash. Collaborative Governance in Theoryand Practice. University of California, Berkeley
Davies, Althea L. and Rehema M. White (2012), ‘Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland’, Journal of Environmental Management, 112, 160–169.
Dewi, Ratna Trisuma. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil. Tesis. Surakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret.
Elvirandini, Verinnathasia dan M.Farid Ma’ruf. (2018): Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
Imron Muhammad, (2020), Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan, Journal of public sector inovation, vol. 4, no. 2.
Jihansson (2010) dalam Kurniasaih, Denok, dkk. (2017). Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat kabupaten banyumas. Jurnal Adimistrasi publik. Vol. 19
Kurniasih Denok, (2017), Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas), JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 1, No. 2,
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Promosi Produk UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syafril, Yogi. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Skripsi. Padang: Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas.
Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Ansell, Chris and Alison Gash (2008), ‘Collaborative governance in theory and practice’, Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), 543–571.
Ansell, Chris dan Gash, Alison. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice.JPART. (Online), Volume 18 (https://sites.duke.edu/)diaks es pada 20 Agustus 2018.
Ansell. & Gash. Collaborative Governance in Theoryand Practice. University of California, Berkeley
Davies, Althea L. and Rehema M. White (2012), ‘Collaboration in natural resource governance: Reconciling stakeholder expectations in deer management in Scotland’, Journal of Environmental Management, 112, 160–169.
Dewi, Ratna Trisuma. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi Collaborative Governance dalam Pengembangan Industri Kecil. Tesis. Surakarta: Magister Administrasi Publik, Universitas Sebelas Maret.
Elvirandini, Verinnathasia dan M.Farid Ma’ruf. (2018): Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro). Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
Imron Muhammad, (2020), Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan, Journal of public sector inovation, vol. 4, no. 2.
Jihansson (2010) dalam Kurniasaih, Denok, dkk. (2017). Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat kabupaten banyumas. Jurnal Adimistrasi publik. Vol. 19
Kurniasih Denok, (2017), Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas), JPSI (Journal of Public Sector Innovations), Vol. 1, No. 2,
Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 86 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Promosi Produk UMKM pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Syafril, Yogi. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Kelestarian Kawasan Danau Maninjau. Skripsi. Padang: Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas.
Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
2024-12-02
Issue
Section
Articles
License
Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
Hak cipta pada setiap artikel adalah milik jurnal.
- Penulis mengakui bahwa VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies berhak sebagai mempublikasikan pertama kali dengan bekerja secara bersamaan dibawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk membagi pekerjaan dengan pengakuan dari pengarang dan publikasi pertama dalam VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies;
- Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertamakali pada VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies;
- Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengirimkan pekerjaan mereka secara daring (misal melalui respositories atau website instansi penulis) sebelum atau selama proses pengiriman pada VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies berlangsung, ini dapat menjadikan pertukaran informasi yang sangat produktif, dan serta menjadikan kutipan yang banyak dari publikasi;
- Setiap naskah yang diterima wajib menyertakan Perjanjian Pemindahan Hakcipta (Copyright Transfer Agreement/CTA), sebelum artikel diterbitkan. CTA dapat diunduh di sini
