Pengembangan Collaborative Governance Dalam Rangka Meningkatkan Eksistensi Wisata Lokal di Daerah Baosan Lor, Ngrayun
DOI:
https://doi.org/10.24269/vlg.v2i2.10118Abstract
Collaborative governance is a partnership of government institutions for public services. A decision-making approach, collaborative governance, a series of joint activities in which partners mutually generate goals, strategies, share responsibilities and resources. Collaboration is also often said to cover all aspects of decision making, implementation to evaluation. Collaborative governance emphasizes all aspects that have an interest in the policy of making mutual agreements by sharing power. The policy that should be the main focus is to maximize the management of existing natural resources by exploiting and exploring maximally. Existence has an important role in the governance of a region. Especially local tourist areas. In an effort to improve the existence of local tourism, the community needs to collaborate with institutions that have the same vision and mission, in order to create or maintain the existence of local tourism in the region.
Downloads
References
Cintantya Andhita Dara Kirana, R. A. (2020). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. Jurnal Administrasi Publik.
Dian Pratama, N. A. (2019). Inovasi Pemasaran Melalui Banyuwangi Mall Dalam Upaya Eksistensi Produk Lokal Dengan Sasaran Wisatawan . Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM , 26-27.
Hilman, Y. A., & Setyaningsih, A. (2022). The Role of The Village Administration in The Management of Tourist Village in Pacitan Regency. MAJAPAHIT POLICY, 2(2).
Latifah, D. W. (2019). Eksistensi Wisata Poklanddalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 9-10.
Matthoriq. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism†di Kota Wisata Batu). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
Pamularsih, T. R. (2021). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam di Desa Abangsongan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali . 47.
profil kabupaten Ponorogo. (2017-2021). Retrieved from https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9a6fa2219c_BAB%20IIBAB%202%20PROFIL%20KAB.pdf: https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_9a6fa2219c_BAB%20IIBAB%202%20PROFIL%20KAB.pdf
Downloads
Published
Issue
Section
License
Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
Hak cipta pada setiap artikel adalah milik jurnal.
- Penulis mengakui bahwa VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies berhak sebagai mempublikasikan pertama kali dengan bekerja secara bersamaan dibawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk membagi pekerjaan dengan pengakuan dari pengarang dan publikasi pertama dalam VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies;
- Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertamakali pada VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies;
- Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengirimkan pekerjaan mereka secara daring (misal melalui respositories atau website instansi penulis) sebelum atau selama proses pengiriman pada VILLAGE : Journal Rural Development And Goverment Studies berlangsung, ini dapat menjadikan pertukaran informasi yang sangat produktif, dan serta menjadikan kutipan yang banyak dari publikasi;
- Setiap naskah yang diterima wajib menyertakan Perjanjian Pemindahan Hakcipta (Copyright Transfer Agreement/CTA), sebelum artikel diterbitkan. CTA dapat diunduh di sini