Policy Implementation of the Joint Community Movement Program to Overcome Dense Slums and Poor Areas in Tangerang Regency

Heri Suliyanti* -  Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Irwandi Irwandi -  Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Arif Ginanjar -  Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Yusuf Fadli -  Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia
Riska Saropah -  Universitas Tasikmalaya, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v11i1.4380

The purpose of this study is to find out how the implementation of the GEBRAK PAKUMIS Program policy in Tangerang Regency. The theory used in this study is the Merillee S. Grindle theory which states that the implementation of a policy is determined by the degree of implementation ability of the policy. This study uses descriptive qualitative methods with data collection techniques: documents, observations, and interviews with program implementers and beneficiary communities. The results showed that the implementation of the Gebrak Pakumis program policy in Tangerang Regency showed that the community was more active in planning, and they could find out how to build a slum area. From the Content of Policy, there are problems in terms of resources, namely the lack of sufficient builder who has certification and the budget issued is still not sufficient. In terms of the Context of Policy or the policy environment, there are no significant problems and all have supported the implementation of the Gebrak Pakumis program policy.

Keywords
Implementation; Policy; Slums;
  1. Agustino, leo. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
  2. Results Of Information Interview 4, (2021).
  3. Aneta, A. (2010). Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) di kota gorontalo asna aneta. 1(1).
  4. Aprina Y, Y. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penang-gulangan Bahaya Kebakaran. Jurnal Mahasiswa Ilmu.
  5. Results Of Information Interview 1, (2021).
  6. Batara Surya, Syafri, H. S. and H. H. S. (2020). Natural Resource Conservation Based on Community Economic Empowerment : Perspectives on Watershed Management and Slum Settlements in Makassar City, land, 31.
  7. Dinas Perkim Kab Tangerang. (2020).
  8. Eka, D. (2016). Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon. 8, 127–144.
  9. Gamin. (2021). Kebijakan Penggunaan Drone Dan Implementasi Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 18(2), 125–143.
  10. Grindle, M. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton University Press.
  11. Ilhami, R. (2021). Strategi Komunikasi Kontrol Jejaring Kebijakan Dalam Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin (Gebrak Pakumis) Di Kabupaten Tangerang. 4(2).
  12. Imam, M. (2019). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Sehat Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.
  13. Indriana Ayuningtias, Syahril, M. F. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Journal of Accounting and Financial Issue, 2.
  14. Joniansyah. (2019). Kabupaten Tangerang Gelar Bedah Rumah dan 20 Kawasan Kumuh. Metro Tempo.
  15. Michael Hill, P. H. (2014). Implementing Public Policy (N. Aguilera (Ed.)). SAGE.
  16. Results Of Information Interview 3, (2021).
  17. Mulyadi, D. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik. Konsep dan aplikasi proses kebijakan publik berbasis analisis buku untuk pelayanan publik. Alfabeta.
  18. Muta’ali, L., Nugroho, A. R. (2016). Perkembangan program penanganan permukiman kumuh di Indonesia dari masa ke masa. Gadjah Mada University Press.
  19. Nur Wijayanti, S. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199
  20. Nurcahyo. (2018). Implementasi Kebijakan program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh dan Miskin dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Tahun 2016. e-repository Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 5(2), 71–80.
  21. Perbup 63 tentang pedoman pelaksanaan program Gebrak Pakumis (Nomor 6). (2019).
  22. Perbup no 18 Tentang Kriteria Pemilihan Bantuan Bedah Rumah. (2017).
  23. Permatasari, I. A. (2020). TheJournalish : Social and Government KEBIJAKAN PUBLIK. 1, 34–38.
  24. Pratiwi, D. (2018). Implementasi Kebijakan Bank Sampah Dalam Mendukung Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
  25. Putri, Z. D. (2016). Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Lpse ) Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 164–174.
  26. Ramaezha, A. (2021). Implementasi Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat, Kumuh, Miskin Dan Pemberdayaan Lingkungan Sosial Ekonomi Di Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang. 1–14.
  27. Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. 1–12.
  28. Reich, P. A. C. & M. R. (2019). Political Analysis for Health Policy Implementation. Health Systems & Reform. https://doi.org/10.1080/23288604.2019.1625251224
  29. Ridwana, D. &. (2019). Pemanfaatan Pengindraan Jauh Untuk Identifikasi Pemukiman Kumuh di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 5(2).
  30. Rusidah, I. halim. (2020). Sistem pendukung keputusan pemilihan penerima bantuan bedah rumah pemkab tangerang dengan metode ahp dan saw. 375–383.
  31. Ruth Roseline, D. M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat.
  32. Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis kebijakan publik. Universitas Gadjah Mada.
  33. Setyati, R., & Utomo, W. (2015). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Kota Banjarbaru. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 19(1), 59–70. https://doi.org/10.22146/JKAP.7534
  34. Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik.
  35. Sugiyono. (2016). prof. dr. sugiyono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. intro ( PDFDrive ).pdf. Alfabeta.
  36. Sukendar, siti sulaeha. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gebrak Kawasan Balaraja-. 128–134.
  37. Results Of Information Interview 2, (2021).
  38. Suryani, A. (2012). Tantangan Implementasi Konsep Eco-Settlement Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam UU No 1/2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jurnal Aspirasi, 2(1), 1–16.
  39. Syafi, A. (2013). Model Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan (Implementation Model of Poverty Awakeness Program in Lamongan Region). https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v11i2.302
  40. Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Alfabeta.
  41. Trisnanti, M. (2016). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. Trabajo Infantil, 1689–1699.
  42. Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi kebijakan publik. PT Bumi Aksara.
  43. Wahyu, D. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh ( Studi Penentuan Kawasan. 2(1), 1–10.
  44. Wardhana, Y. (2019). Kebijakan Publik Berpihak Kepada Siapa? Kontroversi Transportasi Konvensional Vs Transportasi Online.
  45. Widodo, J. (2017). Analisis Kebijakan Publik. Media Nusa Creative.
  46. Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, proses, dan studi kasus. Caps.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2021-11-26
Published: 2022-07-25
Section: Artikel
Article Statistics: