Challenges in the Implementation of the Distribution of Non-Cash Social Assistance Based on Presidential Regulation Number 63 of 2017
DOI:
https://doi.org/10.24269/ars.v10i1.2924Abstract
The distribution of non-cash social assistance until now still has problems that are pretty complicated in its implementation. This study aims to see how Presidential Regulation Number 63 of 2017 regarding the distribution of non-cash social assistance for the community. So that this research is not too broad, the researchers only focus on implementation in 2018. This study uses a qualitative descriptive approach with the object of this research being in the Taman District, Pemalang Regency, Central Java Province by taking samples in Kedungbanjar Village, North Jebed Village, South Jebed Village. The technique of collecting data is using in-depth interviews with stakeholders and the community who receive social assistance. The study results show that the 3 villages have the same tendency in the problems faced when implementing Presidential Regulation number 63 of 2017 concerning non-cash social aid for the village community, namely the assistance that is not on target received by the local community. In addition to the support that was not well-targeted, it turned out that another finding was the problem of communication between the government and the community that did not go well, confusing the community regarding the procedure for distributing this non-cash food aid.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabet.
Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, 54-65.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik Cetakan Ke-2. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
Bokau. (2013). Peran Komunikasi pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa). Jurnal Acta Diurna, 1-14.
Buluamang, Y. M., & Handika, L. P. (2018). Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Penelitian Komunikasi, 57-72.
Darwanis, & Mahyani, D. D. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 133-151.
Edward III, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC.
Gratia, Y. P., Benyamin, P. I., Sumarno, Y., & Wariki, V. (2020). Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan. 1-11.
Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. Jurnal Society, 35-45.
Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yogyakarta: Gadjahmada.
Jannah, M., Tarifu, L., & Saidin, S. (2020). Efektivitas Komunikasi Pemerintahan dalam Pelayananan Publik pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Kendari. Neo Respublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 86-101.
Nugroho, R. (2014). Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi Dan Kimia Kebijakan. Jakarta: IKAPI Jakarta.
Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Socius, 56-63.
Rivai, A. (2013). Budaya Kerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Publik. Jurnal Academica Fisip Untad, 949-956.
Ruky, A. (2003). Sumber Daya Berkualitas – Mengubah Visi menjadi realitas. Jakarta: Gramedia.
Setiady, E. M., & Kolip, U. (2011). Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahana Sosial: Teori, Apliaksi, Dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group.
Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. Jurnal Ekonomi Daerah, 1-18.
Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, 36-54.
Silvia, I., & Sumarto. (2014). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, pp. 227-242.
Simangungsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Simangunsong, F., & Djaga, A. (2018). Program Implementation Of E-Government-Based Village Administration And Information System In West Sumba Regency. Asian Journal of Management Sciences & Education, 71-82.
Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Ekombis Review, 197-209.
Sosial, K. (2019, Februari 12). https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dashome. Retrieved from https://pkh.kemsos.go.id.
Statistik, B. P. (2010). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS.
Sudirno, D., & Utama, M. (2017). Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Budaya Organisasi Birokratis Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bplh) Kabupaten Majalengka. Maksi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 25-35.
Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suherry. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 229-246.
Sulistyowati, N. (2011). Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Suyono, D., & Rismanto. (2018). Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik - Pemerintahan, 25-36.
Tjiptoherijanto, P. (2000). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. Populasi, 58-72.
Wahab, S. A. (2008). Analisi Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Aneta, A. (2010). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, 54-65.
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik Cetakan Ke-2. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
Bokau. (2013). Peran Komunikasi pemerintahan dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Boyong Atas (Suatu Studi Peranan Kepala Desa). Jurnal Acta Diurna, 1-14.
Buluamang, Y. M., & Handika, L. P. (2018). Komunikasi Pemerintahan Antar Perangkat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Jurnal Penelitian Komunikasi, 57-72.
Darwanis, & Mahyani, D. D. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 133-151.
Edward III, G. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC.
Gratia, Y. P., Benyamin, P. I., Sumarno, Y., & Wariki, V. (2020). Pengembangan Model Pendidikan Agama Kristen Bagi Anak Korban Kemiskinan. 1-11.
Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. Jurnal Society, 35-45.
Irwan, D. (2011). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Yogyakarta: Gadjahmada.
Jannah, M., Tarifu, L., & Saidin, S. (2020). Efektivitas Komunikasi Pemerintahan dalam Pelayananan Publik pada Kantor Pertanahan Nasional Kota Kendari. Neo Respublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 86-101.
Nugroho, R. (2014). Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi Dan Kimia Kebijakan. Jakarta: IKAPI Jakarta.
Ras, A. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. Socius, 56-63.
Rivai, A. (2013). Budaya Kerja Birokrasi Pemerintah dalam Pelayanan Publik. Jurnal Academica Fisip Untad, 949-956.
Ruky, A. (2003). Sumber Daya Berkualitas – Mengubah Visi menjadi realitas. Jakarta: Gramedia.
Setiady, E. M., & Kolip, U. (2011). Pengantar Sosiologi; Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahana Sosial: Teori, Apliaksi, Dan Pemecahannya. Jakarta: Prenada Media Group.
Setianingsih, I. (2017). Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi. Jurnal Ekonomi Daerah, 1-18.
Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan : Mengirim Dan Menerima Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, 36-54.
Silvia, I., & Sumarto. (2014). Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, pp. 227-242.
Simangungsong, F. (2016). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
Simangunsong, F., & Djaga, A. (2018). Program Implementation Of E-Government-Based Village Administration And Information System In West Sumba Regency. Asian Journal of Management Sciences & Education, 71-82.
Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. Ekombis Review, 197-209.
Sosial, K. (2019, Februari 12). https://pkh.kemsos.go.id/?pg=dashome. Retrieved from https://pkh.kemsos.go.id.
Statistik, B. P. (2010). Indonesia Dalam Angka. Jakarta: BPS.
Sudirno, D., & Utama, M. (2017). Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Budaya Organisasi Birokratis Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bplh) Kabupaten Majalengka. Maksi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 25-35.
Sugiyono. (2007). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suherry. (2016). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 229-246.
Sulistyowati, N. (2011). Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Suyono, D., & Rismanto. (2018). Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Indonesian Governance Journal : Kajian Politik - Pemerintahan, 25-36.
Tjiptoherijanto, P. (2000). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. Populasi, 58-72.
Wahab, S. A. (2008). Analisi Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Downloads
Published
2021-09-14
Issue
Section
Artikel
License
Authors Who Publish whit this journal agree to the following term :
Copyright on any article is retained by the Journal
- Author grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this;
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal;
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work;
- Every accepted manuscript should be accompanied by Copyright Transfer Agreement (CTA), prior to the article publication. CTA can be downloaded here;
=====================================================================================================
Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
Hak cipta pada setiap artikel adalah milik jurnal.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal ARISTO berhak sebagai mempublikasikan pertama kali dengan bekerja secara bersamaan dibawah Creative Commons Attribution License yang memungkinkan orang lain untuk membagi pekerjaan dengan pengakuan dari pengarang dan publikasi pertama dalam jurnal ARISTO;
- Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertamakali pada Jurnal ARISTO;
- Penulis diperbolehkan dan didorong untuk mengirimkan pekerjaan mereka secara daring (misal melalui respositories atau website instansi penulis) sebelum atau selama proses pengiriman pada Jurnal ARISTO berlangsung, ini dapat menjadikan pertukaran informasi yang sangat produktif, dan serta menjadikan kutipan yang banyak dari publikasi;
- Setiap naskah yang diterima wajib menyertakan Perjanjian Pemindahan Hakcipta (Copyright Transfer Agreement/CTA), sebelum artikel diterbitkan. CTA dapat diunduh di sini
