Keterlibatan Kaum Bangsawan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Muchlas M. Tahir* -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
FitrianiSari Handayani Razak -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
Zulfan Nahruddin. -  Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v5i1.435

Pilkada became a space that presents the elite of the community, but behind the contestation of the phenomenon is quite interesting when people are faced with a dilemma where the elite who compete are the descendants of nobility.This study used a qualitative approach to explainingd main problems discussed by descriptive method. The fact is Strang Bugis society community, always have a desire to domination power and not hesitate to mutually contest between the group. The fact that Andi's group who contested in the arena of elections is inseparable from these three things: First, the building construction of the Andi's behavior in the society structure becomes the determinant to get the voters sympathy. Second, look at the capital in the Andis as a means to contest the winner, the capital's most powerful capital and also in the sense of being. Third, the habitus and capital will affect Andi's victory in which the arena of Pilkada as a container or to play the habitus and capital. These three things became the determinant of the winning process of the actor who was contesting in the arena of elections.

Keywords
Involvement, Aristocracy, Local Politics.
  1. Abu, Abdul Rahman, dkk. 2006. Manusia Bugis (Terj). Jakarta. Nalar.
  2. Agger, Ben.-. Teori Sosial kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya. Yogyakarta. Kreasi Wacana.
  3. Ahimsa, Heddy Shri dan Putra. 2007. Patron dan Klien di Sulawesi Selatan: Sebuah Kajian Fungsional-Struktural. Yogyakarta. Kepel Press.
  4. Asiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
  5. Bakti, Andi Faisal. 2007. Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selata dalam Politik Lokal di Indonesia, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken (eds). Jakarta. KITLV Press.
  6. Densin, Norman K & Yvonna S Lincoln (eds). 2009. Handbook Of Qualitative Research. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
  7. Dwipayana, AA GN Ari. 2004. Bangsawan dan Kuasa “Kembalinya Para NIngrat di Dua Kota”. Yogyakarta.IRE Press.
  8. Field, John. 2010. Modal Sosial (terj).Yogyakarta. Kreasi Wacana.
  9. Gaus, F Gerald & Chandran Kukathas. 2012. Handbook Teori Politik. Bandung. Nusa Media.
  10. Gibson, Thomas. 2005. Kekuasaan Raja, Syeikh, dan Ambtenaar: Pengetahuan Simbolik dan Kekuasaan Tradisional Makassar 1300-2000. Makassar.Ininnawa.
  11. Haboddin, Muhtar. 2009. Karaeng dalam Pusaran Politik (Studi Kasus di Kabupaten Jeneponto). Tesis Pascasarjana Fisipol UGM.
  12. Jenkins, Richard. 2004. Membaca Pikiran Pierre Bourdieu (terj).Yogyakarta. Kreasi Wacana.
  13. Jones, PIP. 2003. Pengantar teori-teori Sosial-Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  14. Klinken, Van Gerry. 2007. Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal: Adat dalam Politik Indonesia, Jamie S Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (ed). Jakarta. KITLV Press.
  15. Kymlicka, Will. 2004. Pengantar Filsafat Politik Kontemporer “Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan”.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
  16. Mahfud, Choirul. 2009. 39 Tokoh Soiologi Politik Dunia. Surabaya. Jaring Pena.
  17. Maizer, Pipit. 2009. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik “Pengantar Paling Komprehensif Pemikiran Pierre Bourdieu (terj). Yogyakarta.Jalasutra.
  18. Majid, Bahri dan A. Wanua Tangke. 2012. Sejarah dan Budaya Kabupaten Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang. Media Citra Nusantara.
  19. Mattulada. 1985. Latoa “Satu Lukisan Antropologi Politik Orang Bugis”. Yogyakarta.Gadjah Mada University Press.
  20. Muchtar, Abd Hamid, dkk. 2000. Benda-benda Peninggalan Kerajaan Sawitto. Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang.
  21. Muhiddin, A. (2015). Penduduk dan Demokrasi (Studi Kasus Pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa). Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(1).
  22. Munta, Andi Pangerang, dkk. 1989. Sejarah Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Pemerintah Kabupaten Pinrang.
  23. Nehrun, I. (2016). Konflik Elit Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Gorontalo Tahun 2013. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 42-49.
  24. Poelinggomang, Edward L. 2004. Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942.Yogyakarta.Ombak.
  25. Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
  26. Rahim, A.Rahman. 2011. Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis. Yogyakarta.Ombak.
  27. Ritzer, George. 2011. Teori Sosilogi “Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern”.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
  28. Salim, Agus. 2006. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial “Buku Sumber untuk Penelitian Kualitatif. Yogyakarta.Tiara Wacana.
  29. Tim Penerjemah Ininnawa. 2009. Perkawinan Bugis “Refleksi Status Sosial dan Budaya di Baliknya” (Terj).Makassar.Ininnawa.
  30. Usman, J. (2011). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(1).
  31. Yin, Robert K. 2013.Studi Kasus: Desain dan Metode (terj). Jakarta. Rajawali Pers.
  32. Zuhro, R Siti. 2009. Demokrasi Lokal “Peran Aktor dalam Demokratisasi”. Yogyakarta.Ombak.
  33. Zuhro, R Siti. 2009. Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambunan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali.Yogyakarta.Ombak.
  34. Media Internet
  35. http://ajatapparengnews.com.index.php.politik.2495-aslam-pede-diusung-pks. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2016.
  36. http://koran.tempo.co/konten/2013/05/06/309191/Enam-Calon-Bupati-Pinrang-Diverifikasi. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2016.
  37. http://m.beritakotamakassar.com/index. Php/sulselbar/15196 -aslam-terima-penghargaan-ketahanan-pangan-.html.Diakses pada tanggal 12 Agustus 2016.
  38. http://m.beritakotamakassar.com/index.php/politik/6253--pinrang-masih-butuh-sosok-aslam-patonangi.html. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2016.
  39. http://makassar.tribunnews.com/2013/09/23/penetapan-bupati-pinrang-dijaga-675-aparat-polisi.htm. Diakses pada tanggal 2 September 2016.
  40. http://www.jpnn.com.index.php.htm. Diakses pada tanggal 10 September 2016.
  41. http://www.kabarsulawesi.com/2012/10/17/bupati-pinrang-tersandung-kasus.html Diakses pada tanggal 19 September 2016.
  42. http://www.seputar-indonesia.com/edisi.cetak.content.htm. Diakses pada tanggal 23 September 2016.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2017-05-01
Published: 2016-01-01
Section: Artikel
Article Statistics: