KONTROVERSI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA 8 TAHUN 2 PERIODE PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Rizky Ahadyan Ardiyansyah* -  Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Aulia Akbar Navis -  Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Saiful Rizal -  Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v8i3.9528

The term of office of the village head has been extended to 8 years (2 terms), with this provision it will trigger abuse of authority, considering that one of the aims of constitutional reform is to introduce limitations on executive power in order to create a balanced democracy in Indonesia. In this scientific study the author will analyze the impact of extending the term of office of the village head using a legal sociology approach. This research is packaged using normative research methods, the source of this research comes from primary materials in the form of relevant laws and regulations and books, while the sources of secondary material in this research are scientific papers in journals and other scientific articles and then correlating these problems with theory. sociology of law and statutory regulations. The results of the research show that the government policy regarding extending the term of office of village heads to 8 years and being able to be elected for 2 consecutive terms is a policy that is contrary to the concept of the rule of law, this is because the process taken by the government in forming this policy is considered to have political nuances. related to the situation of the 2024 presidential election, apart from that, the most fearful thing behind this policy is when this policy is used as a stepping stone by the government to extend the terms of office of other executives so that it is certain that the rule of law will be tainted by the government regime of this era. The conclusion is that the decision to extend the term of office of the village head is contrary to the aim of constitutional reform which seeks to limit executive power. What is most feared behind this decision is abuse of power by individual village heads due to holding power for too long accompanied by the absence of greater supervision intense.

Keywords
Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Kepala Desa.
  1. Adhyasta Dirgantara, N. S. (2024). Demo Apdesi Usai Setelah Dijanjikan Ketemu Pimpinan DPR, Bahas Revisi UU Desa. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/01/31/16462791/demo-apdesi-usai-%0A %09setelah-dijanjikan-ketemu-pimpinan-dpr-bahas-revisi-uu-desa%0A
  2. Antasari, R. R. (1970). Telaah Terhadap Perkembangan Tipe Tatanan Hukum Di Indonesia Perspektif Pemikiran Nonet-Selznick Menuju Hukum Yang Berkeadilan. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat, 19(1), 103–118. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344
  3. Ayu, G., & Nandini, D. (2023). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Aspek Konstitualisme Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Kertha Semaya, 12(03), 350–365. https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07
  4. Bahtiar, R. A. (2023). Upaya Penguatan Pengelolaan Dana Desa. Info Singkat, XV(14).
  5. Eiben Heizar. (2023). Inilah Sejarah di Balik Pembentukan Desa di Indonesia. Tempo.Com. https://www.google.com/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1684694/inilah-sejarah-di-%0A %09balik-pembentukan-desa-di-indonesia%0A
  6. Eka NAM Sihombing, R. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. Enam Media.
  7. Enung Khoiriyah. (2018). Kebijakan Rencana Pembangunan Desa Sebagai Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Desa Cidokom. Empati, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 7(2).
  8. Fazlur, A. (2023). Kontroversi Masa Jabatan Kepala Desa. Kumparan.Com. https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-%0A %09niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa%0A
  9. Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kajian, 18(4), 240. www.kemendogri.go.id/,%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494
  10. Hasjimzoem, Y. (2015). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 463–476. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312
  11. Jaidun. (2022). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 1 No. 02(02), 197–205.
  12. Jimly Ashiddiqie. (2019). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. PT RajaGrafindo Persada.
  13. Komisi V. (2021). Lasarus Kritik Kemendes Soal Dana Desa. Sekretariat DPR RI. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32108/t/javascript;
  14. Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
  15. MD, M. (2019). Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Press.
  16. Pambudhi, H. D. (2023). Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme. Wijaya Putra Law Review, 2(1), 25–46. https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82
  17. Pratiwi, F. D. (2023). Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Konsep Hukum Tata Negara. Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 3(2), 256–269.https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/indexDOI:http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
  18. Putusan MK. No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa 6 Tahun 3 Periode.
  19. Roni Sulistyanto Luhukay. (2024). Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 4(1), 1–17.
  20. Rusyanti, I., Aji, I., & Baynal, Z. (2024). Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Kekuasaan, Pembatasan. Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 4(2), 9–14.
  21. Sandy Mulia, A. (2023). Problematika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Prinsip Negara Demokrasi . Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 1–10.
  22. Satjipto Rahardjo. (1980). Hukum dan Masyarakat. Angkasa.
  23. Sri Soemantri. (2006). Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Alumni.
  24. Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. Jurnal Dinamika Hukum, 10(3), 257–269. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96
  25. Suharsimi Arikunto. (2011). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta.
  26. Triyoga, H. (2023). Kritik Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun, Pakar: Jangan-Jangan Proyek Sponsor. Viva.Co.Id. https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/berita/politik/1567995-kritik-%0A %09masa-jabatan-kepala-desa-9-tahun-pakar-jangan-jangan-proyek-sponsor.%0A
  27. Undang-Undang. Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
  28. Warsudin, D., & Hamid, H. (2023). Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(1), 422–428. Http://Jurnal.Um-Tapsel.Ac.Id/Index.Php/Nusantara/Index
  29. Watch, I. C. (2023). Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa. Indonesian Corruption Watch. https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-%0A %09niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa%0A
  30. Yusa’ Farchan. (2022). Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru. Jurnal Adhikari, 1(3), 152–161. https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.41
  31. Zainal. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). TAPIs, 12(1).

Full Text:
Article Info
Submitted: 2024-06-08
Published: 2024-07-26
Section: Articles
Article Statistics: