PROBLEMATIKA HUKUM SUBSTANSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN BURUH
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8095Abstract
Factually, there is a dualism in the judge's decisions responding to bankruptcy applications by workers, so that the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019 was formed. This research aims to analyze the existence of legal problems in terms of substance in the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019. This legal research is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the research concluded that there are several legal problems on the Supreme Court Circular, including the incompatibility of the concept of bankruptcy with the provisions of legislation in the field of bankruptcy, provisions that conflict with the absolute authority of the Industrial Relations Court and the Commercial Court, and the existence of a legal vacuum in the provisions of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2019.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Alam, S., & Arif, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara. Kalabbirang Law Journal, 2(2), 123–133. https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang154
Arbendi. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Jurnal Wacana Hukum, 24(2), 55. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.2.2717
Aristo, E. (2013). Legal Standing Buruh Dalam Pengajuan Putusan Pailit Perusahaan. Universitas Airlangga.
Farianto, W. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan. Sinar Grafika.
Fitasari, F. (2020). Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Jurist-Diction, 3(3), 971. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633
Gani, E. S. (2015). Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. Tahkim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah, 11(1), 127–143. https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.10
Irwansyah. (2021). Kajian Ilmu Hukum (Revisi Pertama). Mitra Buana Media.
Kahpi, A. (2018). Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 67. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6464
Laheri, P. E. (2019). Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh. Jurnal Advokasi, 9(1), 44–55. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/318
Permen No.36. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Permenaker No.6. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SEMA No.2. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 519–539. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/14
Simamora, J., Susanti, P., & Barus, S. I. (2021). Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh /Pekerja dan Pengusaha. Progresif: Jurnal Hukum, 15(2), 168–182. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2425
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 158–173. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129
Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 6(1), 56–70. https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754
Sucipto, B. S., & Adiasih, N. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan Perusahaan. Reformasi Hukum Trisakti, 3(2), 166–177. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13446
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Utami, T. (2015). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 675–686. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.63
UU No. 6. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
UU No.13. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
UU No.2. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
UU No.37. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Arbendi. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Lainnya Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Jurnal Wacana Hukum, 24(2), 55. https://doi.org/10.33061/1.jwh.2018.24.2.2717
Aristo, E. (2013). Legal Standing Buruh Dalam Pengajuan Putusan Pailit Perusahaan. Universitas Airlangga.
Farianto, W. (2019). Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja Hubungan Kerja Kemitraan & Keagenan. Sinar Grafika.
Fitasari, F. (2020). Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Jurist-Diction, 3(3), 971. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633
Gani, E. S. (2015). Sistem Perlindungan Upah di Indonesia. Tahkim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Syariah, 11(1), 127–143. https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.10
Irwansyah. (2021). Kajian Ilmu Hukum (Revisi Pertama). Mitra Buana Media.
Kahpi, A. (2018). Pengupahan: Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 5(2), 67. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6464
Laheri, P. E. (2019). Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh. Jurnal Advokasi, 9(1), 44–55. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/318
Permen No.36. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Permenaker No.6. (2016). Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SEMA No.2. (2019). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.
Shubhan, M. H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 519–539. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss2/14
Simamora, J., Susanti, P., & Barus, S. I. (2021). Produktivitas Kerja: Persepsi Pemberian Bonus Buruh /Pekerja dan Pengusaha. Progresif: Jurnal Hukum, 15(2), 168–182. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.2425
Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2016). Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 7(1), 158–173. https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.129
Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2017). Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri, 6(1), 56–70. https://doi.org/10.35968/jti.v6i0.754
Sucipto, B. S., & Adiasih, N. (2021). Analisis Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Putusan Homologasi Antara Pekerja Dengan Perusahaan. Reformasi Hukum Trisakti, 3(2), 166–177. https://doi.org/10.25105/refor.v3i2.13446
Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Utami, T. (2015). Peran Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Wawasan Yuridika, 28(1), 675–686. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.63
UU No. 6. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
UU No.13. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
UU No.2. (2004). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
UU No.37. (2004). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Downloads
Published
2023-11-16
How to Cite
Putri, C. P. H. (2023). PROBLEMATIKA HUKUM SUBSTANSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGAJUAN KEPAILITAN BURUH. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 79–94. https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8095
Issue
Section
Articles
License
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
