PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG JASA ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK
DOI : 10.24269/ls.v6i2.5624
The purpose of this research is to get a complete and clear picture of the problems that exist in society. The problem raised is how the legal protection of what factors affect Article 143 and its legal remedies. The writing method that underlies this research is a normative juridical research method with analytical descriptive nature. Legal protection for passengers from transportation as contained in Article 192 paragraph (1) of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UULLAJ), that public transportation companies are responsible for losses suffered by passengers who die or are injured as a result of transportation operations. , unless caused by an unavoidable or unavoidable event or by mistake. The form of responsibility can be in the form of compensation in the form of providing assistance or care and accident compensation. Some of the factors that cause traffic violations in Semarang Regency, namely the human factor, this is the lack of public understanding in maintaining traffic safety by following the rules in (UULLAJ) such as not wearing a standard helmet, not carrying a driving license (SIM) and STNK and not on the right route. Various ways of overcoming efforts have been carried out by the Semarang Regency Government and the police by using preemptive (educational), preventive (preventive) and repressive (law enforcement) methods. Meanwhile, from the Semarang Regency Transportation Agency, which acts as the Regency government. Semarang, which has attempted to take action against traffic violations such as carrying out roadworthy controls for motorized vehicles whose targets are goods vehicles, public transport vehicles and controlling the administrative requirements of public transport agreements.
- Abdulkadir, M. (2013). Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Arrasjid, C. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, B. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barkatullah, A. H. (2016). Hak-Hak Konsumen. Bandung: Nusa Media.
- Ichsan, A. (2015). Hukum Dagang. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, C. S. T. (1986). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, R. F. (2015). Angkutan Abaikan Halte Penumpang. Retrieved from 17 Juni 2015
- Mutansyir, R. (2003). Refleksi Filosofis Atas Perkembangan Ilmu-Ilmu Humaniora. Jurnal Filsafat, 35(2).
- Noerjanto, D. (2022). Wawancara kepada Bapak Djoko Noerjanto, ATD,MT. Kadis Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Retrieved from 8 Juni 2022
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). , (1999).
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam fokus media. Empat Undang-Undang Transportasi. Bandung.
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. , (2009).
- Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. , (2009).
- Pety, Sikka, & Mandalia. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan. Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimatan (UNISKA).
- Salim, A. (1993). Manajemen Transportasi. Jakarta: PT Raja Grafimdo Persada.
- Salim, A. (2005). Manajemen Transportasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Semarang, P. (2022). Sources: Polres Semarang/ Polres of Semarang diakses pada tanggal 8 Juni 2022.
- Setiawan, D. (2022). Wawancara kepada Bapak Dony Setiawan, S.E. Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
- Simbolon, N. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum, 5(1).
- Sunggono, B. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Uli, S. (2006). Pengangkutan : Suatu Tinjaun Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Udara. Medan: Penerbit Usu Press.
- Watni, S. (2004). enelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut dalam Sistem Pengangkutan Multimoda. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.