HUKUM ANJURAN TERTULIS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XIII/2015)

Aprilina Rahmah Yusticia* -  Universitas Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v7i1.5570

This study aims to analyze how the legal force of written recommendations on settling industrial relations disputes was issued by mediators after the Constitutional Court Decision Number: 68/PUU-XIII/2015. The type of research used in this research is normative research or doctrinal research. And the approach used to answer the problem is the Legislative Approach (Statute Approach). This research is motivated by the application of Judicial Review by several workers to the Constitutional Court on the word 'recommendation' in Article 13 paragraph (2) letter a and Article 23 paragraph (2) letter an of Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes. The results of this study indicate that the settlement of industrial relations disputes through mediation is mandatory, starting from the decision of Constitutional Court Number: 68/PUU-XIII/2015. Written recommendations are seen as part of industrial relations dispute settlement minutes. The Petitioner's application for the word "as a form of settlement agreement through mediation or conciliation" was changed by the Court to "in the form of minutes of settlement through mediation or conciliation".

Keywords
Anjuran Tertulis Mediator, Perselisihan Hubungan Industri, Mahkamah Konstitusi.
  1. Abbas, S. (2011). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
  2. Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
  3. Charda S., U. (2007). Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1).
  4. Iwin. (2020). Kedudukan Mediator Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Media Bina Ilmiah, 4(1).
  5. Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015 (2015).
  6. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
  7. Perma No.1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (2016).
  8. Permen. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit (2008).
  9. Permen No.17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta Tata Kerja Mediasi (2014).
  10. Rahmadi, T. (2017). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
  11. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
  12. Suryani, A., & Asyhadie, Z. (2019). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja. Mataram: Sanabil.
  13. UU No. 13. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279 tentang Ketenagakerjaan (2003).
  14. UU No.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (2004).
  15. UU No.30. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-07-14
Published: 2022-10-26
Section: Articles
Article Statistics: