FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KABUPATEN PONOROGO

Ferry Irawan Febriansyah* -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
Sudi Rahayu -  Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v6i2.5425

Preparation of regional regulations is the main task in the legal department. Where there are 3 sub-coordinators in the legal department, namely the sub-coordinator of legislation, sub-coordinator of legal aid and sub-coordinator of documentation and information. Here the author will focus more on the sub-coordinator of legislation because it relates to the preparation of existing legal products in Ponorogo Regency. In this study, the author uses an empirical juridical research method, namely using an approach by paying attention to how a law that exists in the Act is implemented directly in the community. The author compares the preparation of a regional law that has been implemented by the legal department with existing laws and regulations. The author in his research uses the type of field research (field research) where researchers directly come to the Legal Section of the Ponorogo Regency Regional Secretariat for the process of collecting data and interviews. With the completion of this research, it is expected to provide an overview to the public how the process of drafting legal products in Ponorogo Regency, provide additional references to the preparation of regional legal products and provide additional evaluation materials to improve the performance and role of the Legal Department on quality indicators of regional legal products, especially in Ponorogo Regency.

Keywords
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah, Penyusunan Produk Hukum.
  1. Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 48(4).
  2. Arikunto, S. (2002). prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
  3. Ikhwan, A. (2021). Metode Penelitian Dasar (Mengenal Model Penelitian dan Sistematikanya). Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
  4. Irawan Febriansyah, F. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Perspektif, 21(3).
  5. Kaisupy, T., & Wance. (2020). Peran Anggota Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Jurnal Moderat, 6(2), 412.
  6. Meleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
  7. Moleong, L. J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif (24th ed.). Bandung: Rosdakarya.
  8. Peraturan Bupati Ponorogo. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 145 Tahun 2021 tentang Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo (2021).
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 1 Nomor 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (2015).
  10. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (2011).
  11. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
  12. Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentan (2015).
  13. Peraturan Pemerintah RI. Peraturan Pemerintah. Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang 12 Tahun 2011 junto Pasal 1 nomor 20 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 (2015).
  14. Rochim, R. D. N. R. (2014). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim. Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 7.
  15. Satori, D., & K, A. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
  16. Sihombing, E. N. A. M. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Legislasi Indonesia, 13(3), 285 – 296.
  17. Siswanto, S. (2012). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
  18. Zainuddin, A. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2022-06-27
Published: 2022-09-04
Section: Articles
Article Statistics: