Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11887Abstract
Labor inspectors serve the function of overseeing and ensuring the enforcement of labor regulations, including guaranteeing the fulfillment of workers' rights in cases of termination of employment. As a consequence of termination practices, workers are entitled of severance pay, rewards for length of service, and reimbursement of other entitlements in accordance with applicable regulations. This study focuses on the legal protection and the impact of labor inspectors’ performance on the fulfillment of workers' rights in termination cases. The approach employed in this study is a normative juridical method. The findings indicate that the active role of labor inspectors in fulfilling workers’ rights following termination can be carried out upon receiving a complaint from the affected worker or based on a directive from their superior. This is closely related to the limited authority of labor inspectors. Furthermore, the high number of labor law violations and the imbalance between the number of labor inspectors and the number of existing companies indicate that labor inspection implementation has not yet been optimal.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Akbar, J. H. (2020). Politik Hukum Pengaturan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Guna Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0. Jurnal Hukum Progresif, 8(2), 167–182. https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.167-182
Ariqa, N. P. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh. Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan, 2(1), 83–93. https://doi.org/10.59574/jpk.v2i1.59
Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).
Bekasi News Room. (2024). Sejumlah Pensiunan Karyawan Perusahaan Asing gelar Demo, Tuntut Uang Pesangon dan Pensiun Yang Tidak Dibayar. Bekasi News Room. https://www.bekasinewsroom.com/2024/09/04/sejumlah-pensiunan-karyawan-perusahaan-asing-gelar-demo-tuntut-uang-pesangon-dan-pensiun-yang-tidak-dibayar/
Dharmawan, H. A., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Kerja Lembur. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 7(2), 136–147. https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1731
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenamedia Group.
Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
ILO. (2012). Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana Panduan Untuk Pengusaha.
Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja. Jurisprudentie, 3(2), 59–14.
Karsona, A. M., Putri, S. A., & Mulyati, E. (2020). Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 158–171.
Kasra, H. (2022). Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia : Studi UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum. Sol Justicia, 5(1), 97–112. https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.484
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022. Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker RI.
Kemnaker. (2023a). Data Pengawas Ketenagakerjaan s.d Semester II Tahun 2023. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/11/files/data/1705569649405_60.%2520Data%2520Pengawas%2520Ketenagakerjaan%2520s.d.%2520Semester%2520II%2520Tahun%25202023.xlsx
Kemnaker. (2023b). Perusahaan yang Terdaftar di WLKP Online, Tw. IV Tahun 2023. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1606
Kemnaker. (2024a). Data Pengawas Ketenagakerjaan s.d Semester I Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1929
Kemnaker. (2024b). Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan s.d. Tw. II Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1933
Kemnaker. (2024c). Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online, Tw. IV Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2173
Lambajang, G. (2022). Perspektif Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lex Privatum, 10(4).
Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4(48), 1–9.
Mansur, Y. S. (2025). Personal communication.
Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 137–150. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203
Muharam, A. S., Ismed, K., Nurhani, N., & Muhyiddin. (2022). Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 121–132. https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.149
Ombudsman RI. (2021). Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan. Ombudsman. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan
Pardjer, Y., Pattipawae, D. R., & Soplantila, R. (2024). Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit. Jurnal Saniri, 4(2), 54–68.
Pujiastuti, E. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: Semarang University Press.
Purnomo, S. H. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 137–150.
Rizki, M. (2024). Peraturan Pemerintah Akan Hak Pesangon Karyawan Diacuhkan Perusahaan Asing, Eks Karyawan PT. Caprefindo Gelar Aksi Demo. Matapers Indonesia. https://www.matapersindonesia.com/daerah/79557671/peraturan-pemerintah-akan-hak-pesangon-karyawan-diacuhkan-perusahaan-asing-eks-karyawan-pt-caprefindo-gelar-aksi-demo
Sari, D. (2017). Peran Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Siswa. Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 1–4.
Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 137–148.
Singadimedja, H. N. (2017). Analisis Yuridis terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Resentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum De’jure: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), 248–263.
Soekanto, S. (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: Cendekia Press.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang. (2024). Data Pengaduan PHK UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang tahun 2024. Karawang: Archive Office.
Warta, B. (2024). Eks Karyawan dan Keluarga PT Caprefindo Demo Menuntut Uang Pesangon dan Pensiun. Brigade News. Brigade News. https://brigadenews.co.id/2024/09/04/eks-karyawan-dan-keluarga-pt-caprefindo-demo-menuntut-uang-pesangon-dan-pensiun/
Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109–120. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Ariqa, N. P. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja/Buruh. Jurnal Pengembangan Ketenagakerjaan, 2(1), 83–93. https://doi.org/10.59574/jpk.v2i1.59
Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 2(01).
Bekasi News Room. (2024). Sejumlah Pensiunan Karyawan Perusahaan Asing gelar Demo, Tuntut Uang Pesangon dan Pensiun Yang Tidak Dibayar. Bekasi News Room. https://www.bekasinewsroom.com/2024/09/04/sejumlah-pensiunan-karyawan-perusahaan-asing-gelar-demo-tuntut-uang-pesangon-dan-pensiun-yang-tidak-dibayar/
Dharmawan, H. A., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Hak Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Kerja Lembur. Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 7(2), 136–147. https://doi.org/10.52266/sangaji.v7i2.1731
Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenamedia Group.
Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN.
Husni, L. (2014). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
ILO. (2012). Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana Panduan Untuk Pengusaha.
Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja. Jurisprudentie, 3(2), 59–14.
Karsona, A. M., Putri, S. A., & Mulyati, E. (2020). Perspektif Penyelesaian Sengketa Ketenagakerjaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1(2), 158–171.
Kasra, H. (2022). Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia : Studi UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum. Sol Justicia, 5(1), 97–112. https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.484
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2022). Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022. Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker RI.
Kemnaker. (2023a). Data Pengawas Ketenagakerjaan s.d Semester II Tahun 2023. https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2023/11/files/data/1705569649405_60.%2520Data%2520Pengawas%2520Ketenagakerjaan%2520s.d.%2520Semester%2520II%2520Tahun%25202023.xlsx
Kemnaker. (2023b). Perusahaan yang Terdaftar di WLKP Online, Tw. IV Tahun 2023. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1606
Kemnaker. (2024a). Data Pengawas Ketenagakerjaan s.d Semester I Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1929
Kemnaker. (2024b). Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan s.d. Tw. II Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/1933
Kemnaker. (2024c). Perusahaan yang terdaftar di WLKP Online, Tw. IV Tahun 2024. https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2173
Lambajang, G. (2022). Perspektif Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Menurut Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lex Privatum, 10(4).
Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, 4(48), 1–9.
Mansur, Y. S. (2025). Personal communication.
Maswandi, M. (2017). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 137–150. https://doi.org/10.31289/publika.v5i1.1203
Muharam, A. S., Ismed, K., Nurhani, N., & Muhyiddin. (2022). Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 121–132. https://doi.org/10.47198/naker.v17i2.149
Ombudsman RI. (2021). Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan. Ombudsman. https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan
Pardjer, Y., Pattipawae, D. R., & Soplantila, R. (2024). Penegakan Hukum Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Ditingkat Tripartit. Jurnal Saniri, 4(2), 54–68.
Pujiastuti, E. (2008). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Semarang: Semarang University Press.
Purnomo, S. H. (2019). Pekerja Tetap Menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(2), 137–150.
Rizki, M. (2024). Peraturan Pemerintah Akan Hak Pesangon Karyawan Diacuhkan Perusahaan Asing, Eks Karyawan PT. Caprefindo Gelar Aksi Demo. Matapers Indonesia. https://www.matapersindonesia.com/daerah/79557671/peraturan-pemerintah-akan-hak-pesangon-karyawan-diacuhkan-perusahaan-asing-eks-karyawan-pt-caprefindo-gelar-aksi-demo
Sari, D. (2017). Peran Orang Tua dalam Memotivasi Belajar Siswa. Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 1–4.
Sasongko, W. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. Jurnal Widyaiswara Indonesia, 2(3), 137–148.
Singadimedja, H. N. (2017). Analisis Yuridis terhadap Politik Hukum Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Resentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Hukum De’jure: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), 248–263.
Soekanto, S. (2009). Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sururama, R., & Amalia, R. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: Cendekia Press.
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang. (2024). Data Pengaduan PHK UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang tahun 2024. Karawang: Archive Office.
Warta, B. (2024). Eks Karyawan dan Keluarga PT Caprefindo Demo Menuntut Uang Pesangon dan Pensiun. Brigade News. Brigade News. https://brigadenews.co.id/2024/09/04/eks-karyawan-dan-keluarga-pt-caprefindo-demo-menuntut-uang-pesangon-dan-pensiun/
Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109–120. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120
Wijayanti, A. (2009). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Downloads
Published
2025-04-30
How to Cite
Rusyaman, J. G., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2025). Peran Pengawas Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 9(3), 679–694. https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11887
Issue
Section
Articles
License
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
