Analysis of Supreme Court Decision Number 3507 K/PDT/2023
DOI:
https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11881Abstract
The aim of this study is to investigate the authority of the Land Deed Making Officer (PPAT) in issuing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. All actions, including legal and other acts, performed within the territory of Indonesia must adhere to the prevailing regulations and laws in the country. This requirement applies to all individuals, whether Indonesian citizens or foreign nationals currently in Indonesia. Every landowner in Indonesia is obligated to register their land in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law and its associated regulations, ensuring that land ownership status is clear and legally recognized, which serves as a preventive measure against disputes over land rights. This study employs a descriptive qualitative approach to examine the authority of PPAT Roy Pudyo Hermawan in executing Sale and Purchase Deeds Number 134/2016 and 135/2016. The findings indicate that the deeds were declared legally defective by the Supreme Court, as they did not satisfy the substantive legal requirements and failed to adhere to the procedural standards prescribed for deed execution by a PPAT.
Downloads
References
Asshiddiqie, J. (2022). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi, H. (2024). Sertifikat Hak Atas Tanah: Proses Pendaftaran dan Permasalahannya. Jakarta: Kencana.
Bianda, R. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli yang Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 PK/PDT/2022). Universitas Pelita Harapan Repository
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Hidayat, R. (2024). Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan di Hadapan PPAT terhadap Proses Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. neliti.com
Harsono, B. (2021). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002.)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara No. 104, 1960)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Republik Indonesia Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899)
Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik dan Tanggung Jawab Jabatan PPAT
Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006)
Indonesia, Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Putusan Nomor 3507 K/Pdt/2023
Kurniawan, A. (2023). Akibat Hukum terhadap Akta Jual Beli Peralihan Hak Atas Tanah yang Dibuat Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022). scholarhub.ui.ac.id
Menawati, E., Heliany, I., & Hutomo, S. (2023). Jual Beli Tanah yang Tidak Dibuat di Hadapan PPAT (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1855 K/PDT/2020). mputantular.ac.id
Prasetyo, B. (2023). Peranan PPAT dalam Menjamin Kepastian Hukum atas Peralihan Hak Atas Tanah. jurnal.unissula.ac.id
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sutedi, A. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika.
Setiawan, D. (2024). Legalitas Jual Beli Tanah di Hadapan Pejabat yang Tidak Berwenang. ojs.unud.ac.id
Wahyuni, S. (2025). Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. jurnal.fh.unila.ac.id
Yulianti, L. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah dalam Akta Jual Beli Tanah PPAT yang Batal Demi Hukum oleh Putusan Pengadilan. ojs.unud.ac.id
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
.png)
