PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN PENANGKAPAN KEKERASAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM ACARA PIDANA

Adela Iragil Sofianti* -  Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia
Zulkarnain Zulkarnain -  Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v8i3a.10405

This study is a type of normative legal research that aims to determine how the legal protection against the violent arrest of Saipul Jamil by the police is based on the criminal procedure law system and how the police are legally responsible for the violent arrest carried out on Saiful Jamil. The results of this study indicate that the arrest process carried out by the Tambora police against Saipul Jamil is an action that violates the provisions and procedures for arrest and detention at the stage of criminal investigation as regulated in Perkap No. 12 of 2009 concerning supervision and control of the handling of criminal cases within the Indonesian National Police, one of which is that the arrest process does not include the type of arrest resulting from a sting or arrest for suspect status as regulated in article 77. In addition, the arrest process was not based on sufficient evidence, the identity of a clear task order letter and the use of violence in the arrest, thus clarifying that the arrest process carried out violated the provisions of the law and resulted in moral losses for Saipul Jamil. Therefore, due to the loss and the arrest process that did not comply with the procedures set out by law, Saipul Jamil has the right to claim compensation for the arrest process against him, as regulated in Article 23 of the Criminal Procedure Code which states that compensation can be implemented if a person's right to obtain restoration of his rights in his ability, position and dignity is granted at the level of investigation, prosecution or trial because he was arrested, detained, charged or tried without a reason based on law.

Keywords
Perlindungan Hukum, Penangkapan Kekerasan, Sistem Hukum, Hukum Acara Pidana.
  1. Asep, K. (2018). Buku Metodologi-min.pdf (p. 401). http://repository.syekhnurjati.ac.id/3334/
  2. Kurnia O.S, A. (2012). Upaya-Upaya Hukum Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Di Kepolisian Resort Kabupaten Mojokerto.
  3. Syafridatati, Prahara, D. S., & Annisa, F. (2022). Sistem Peradilan Pidana.
  4. Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In Perpustakaan Nasional.
  5. M Thamrin. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. 3, 151–168.
  6. Declaration, U., & Right, H. (2005). Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana. 12, 327–346.
  7. Hidayat, S. W., & Haling, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah). Jurnal Kolaboratif Sains, 2(1), 1763–1776.
  8. Ismail, I., Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(3), 602–621. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art7
  9. K, N, V., B, A, Y, H., & R, E, R. (2023). Sanksi Hukum Bagi Penyidik Kepolisian Atas Perilaku Terhadap Tersangka Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. 13(1).
  10. Rusdian Lego, I., & Suaib, S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Tidore Kepulauan). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei, 2023(10), 337–348. https://doi.org/10.5281/zenodo.7985016.
  11. Sasmita, S., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Para Pengunjuk Rasa. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(3), 249–263. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.20748
  12. Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 113. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242
  13. Widyawati Boediningsih, & Novi Prameswari Regina Dermawan. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 3(2), 77–87. https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336
  14. Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP
  15. Undang- undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  16. Perkap No. 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian RI
  17. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/09/10580211/diduga-langgar-prosedur-polisi-yang-tangkap-saipul-jamil-diperiksa-propam diakases pada tanggal 4 Mei 2024

Full Text:
Article Info
Submitted: 2024-10-29
Published: 2024-11-02
Section: Articles
Article Statistics: