Election Governance Drafting a Special Voter List of Elections in 2019 in Indragiri Hulu Regency

Dedi Afda Putra* -  Universitas Andalas, Indonesia
Bakaruddin Rosyidi -  Andalas University Padang, Indonesia
Tengku Rika Valentina -  Andalas Unievrsity Padang, Indonesia

DOI : 10.24269/ars.v10i1.4009

The preparation of the electoral register is a problem in every election. One of the problems that often arises in the form of the number of eligible voters but not registered in the list of permanent voters. This is evident in the large number of voters of resident identity card users who are registered in the special voter list. This research aims to analyze the problem of special voter list of the 2019 election in Indragiri Hulu Regency, Riau Province. In this study, researchers used an election governance perspective consisting of three stages, namely the stages of rule making, the implementation of rules, and the adjudication of rules. This research uses a qualitative approach with case study methods. The results showed that based on the perspective of election governance, the contributing factor to the large number of special voter lists for the 2019 election in Indragiri Hulu regency was at three stages of election governance. At the rule-making stage, in the form of implications of several policies taken by actors involved in the drafting of the rules. At the stage of implementation of the rules, in the form of the implementation of voter list preparation activities in Indragiri Hulu Regency which is not good. While the stage of adjudication rules in the form of non-accommodating recommendations of the Indragiri Hulu District Election Supervisory Agency related to special voters. There are two factors that are at the root of the problem of the large number of special voters. The root of the problem related to special voters who have not been registered on the Permanent Voter List, due to the non-implementation of matching and re-research of voters at the stage of updating the voter list. While the root of the problem related to special voters who have been registered on the permanent voter list, due to the difference in the maximum number of voters per polling place in elections and elections, so it must be re-mapping polling stations.

Keywords
Special Voters; List Election; Indragiri Hulu Regency
  1. Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. In Raja Grafindo Persada Jakarta Jakarta.
  2. Amirzan. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists
  3. Ardilla, M., & Asrinaldi, A. (2019). Budaya Merantau Masyarakat Dan Permasalahan Pendaftaran Pemilih Pada Pilkada Di Sumatera Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 20(2), 157–163.
  4. Asy’ari, H. (2012). Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih. Jurnal Pemilu & Demokrasi, 2, 1–33.
  5. Aziz, V. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  6. Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty, & Alia Harumdani. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. Jurnal Konstitusi, 9(3), 531–562.
  7. Dwi Apriansyah Indra. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  8. Erla Noval. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  9. Faridhi, A. (2019). Penggunaan Surat Keterangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 5(2), 86–93.
  10. Golonggom, Z., Liando, D. M., & Mamentu, M. (2016). Manajemen Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014. Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 3, 1–19.
  11. Hidayatulloh, B. A. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penggunaan KTP dan Paspor dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kerangka Menjamin Hak Memilih Dalam Pemilu. Jurnal PRANATA, 1(1), 56–67.
  12. Juliansyah, E. (2011). Implementasi Kebijakan Pemutakhiran Administrasi Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, I(1), 199–213.
  13. Mahendra, I. (2018). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Malang 2013. Jurnal REFORMASI, 8(1), 28–36.
  14. Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral Governance. Journal International Political Science, 23 (1), 5–27.
  15. Muda, I. (2011). Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerahwakil Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Kpu Nomor 09 Tahun 2010. Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, 4(1), 1–8.
  16. Mulyaningsih, H. H., & Hertanto, H. (2020). Validitas Data Pemilih Potensial Pemilu Pada Pilkada Serentak 2019 (Studi Di Kabupaten Pesawaran). 22(1), 64–78.
  17. Mulyanto. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  18. Muzdalifah, E. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  19. Nasution, F. A. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kota Medan Terhadap Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020: Indonesia. Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12(2), 97–133.
  20. Nurleli. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  21. Nurush Shobahah, M. A. R. I. (2020). Faktor Yuridis yang Mempengaruhi Penambahan Jumlah Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung. Jurnal AHKAM, 8(2), 259–286.
  22. Pasaribu, T., & Sumadinata, R. W. S. (2018). Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015). Journal of Governance, 3(2), 168–183.
  23. Putra, R. N. (2017). Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015. JOM FISIP, 4(2), 1–12.
  24. Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Polinter: Kajian Politik …, 3(2), 1–13.
  25. Risdiana Izzaty, X. N. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. Jurnal Suara Hukum, 1(2), 155–171.
  26. Robert K. Yin. (2015). Studi Kasus, Desain & Metode. In Rajagrafindo. Jakarta.
  27. Sari, F. S., Fajar Ifan Dolly, & Muhammad Nasir. (2019). Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bungo. JASIORA Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora, 3(2), 33–40.
  28. Simamora, J. (2013). Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. Jurnal Yudisial, 6, 123–142.
  29. Subkhi, M. I. (2020). Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 137–154.
  30. Sudirman. (2020). Interview Results on The Causes of Special Voter Lists.
  31. Suparto , Muhammadiah, S. R. (2013). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Jurnal Otoritas, III(2), 163–176.
  32. Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy’ari, H. (2011). Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemutahiran Daftar. In Seri Demokrasi Elektoral. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
  33. Ulum, B., Magister, P., Publik, A., & Untirta, P. (2018). Peran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017. Jurnal Scientium, 7(2), 104–113.
  34. Umasangadji, F., P. Rumapea, & Sonny P.I, R. (2015). Implementasi Kebijakan Pendataan Pemilih Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2014-2019 (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara). Jurnal Administrasi Publik, III, 1–8.
  35. Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA.
  36. Zairudin, A. (2021). Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih dalam Perspektif Hukum. Legal Studies Journal, 1(7), 18–36.
  37. Zuhri, S. (2019). Proses Politik Dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jurnal Wacana Politik, 3(2), 94–107.
  38. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  39. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
  40. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
  41. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019
  42. https://dpr.go.id/jdih/index/id/1699

Full Text:
Article Info
Submitted: 2021-07-07
Published: 2022-01-06
Section: Artikel
Article Statistics: