OWNERSHIP RIGHTS TRANSFER OF OFFICIAL RESIDENCE LAND
DOI : 10.24269/ls.v4i1.2591
In a legal state, land has a very important role in human life. It can determine the existence and the sustainability of legal actions. In its development, the government or private sector companies provide Official Residences to their employees, or what may be called a state house. Based on the law, the Official Residence is a building owned by the state, and functions as a residence or a dwelling. It serves as a developmental facility for families and supports the job implementation of officials and/or government employees. The humans’ need for land as a place of dwelling may cause conflicts regarding the provision of the Official Residence. The method used in this research is the juridical-normative method. It uses secondary data. The ownership rights transfer of the Official Residence to private sectors may happen without violation of the constitution, as it is regulated in the Presidential Decree No. 11 of 2008 which states that the tenant may own the Official Residence with some conditions. For example, the house must be an Official Residence Group III. The rightful tenant must file a request to its related Department. Then, the tenant and the related department create a Lease Agreement. After the tenant settles the debt, he/she may own the house.
- Buku
- Ali Ahmad Chomzah, Hukum Pertanahan,. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002 K.Wantijk Saleh. Hak anda atas tanah,Ghalia Indonesia,Jakarat. 1982
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang – Undang Dasar 1945
- Peraturan Presiden No 11 Tahun 2008 tentang Tata cara pengadaaan, penetapan
- status, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan
- Tanah – Tanah Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang
- Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 76 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli ( Hire Purchase ) Jual Beli dengan Angsuran,
- dan Sewa ( Renting )
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknik
- Pengadaan,
- Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak
- Atas Rumah Negara.
- Artikel Ilmiah
- Afifah Kusumadaru, Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?
- Internet
- “Mantan Dosen Upi Terancam Diusir Dari Rumah Dinas” . Diterbitkan Oleh Tempo.Co Pada Kamis, 23 Juli 2009
- “Eksekusi 4 Rumah Dinas Dosen Ugm Dibatalkan . Diterbitkan Oleh Republica.co.id pada Kamis 27 Oct 2011