ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA TERKAIT MONEY POLITIC ( Studi Kasus Di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri )

Siwi Ellis Saidah* -  Universitas Muhammadiyah ponorogo, Indonesia
Fafa Nur Cahya -  Universitas Muhammadiyah ponorogo, Indonesia
Sofia Esti Wijayanti -  Universitas Muhammadiyah ponorogo, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v2i1.1011

In the village election system there is always a political problem. In the election of the village head the seizure of power is very natural. In order to gain a power the candidates of the village head justified various ways to win the election result of the village head. It is intended that each candidate of the village head can fulfill his wish to occupy the highest position at the village level.This research has purpose to know how the implementation of village head election system in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency whether the village head election system refers to Law number 6 year 2014 about Village. From the results of the research we get that the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency there are some violations that are not realized especially by the village community such as money politics and campaign that precedes the start line because it has become the culture of the village community.Violations contained in the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Sub-district, Wonogiri District due to lack of public knowledge about Law number 6 of 2014 on the Village is due to the low education of the village community.

Keywords
Ellection, Irregularities, Money Politic
  1. Ahmad Afif Ashari, “Politik Uang Dalam Pemilukada Kabupaten Mandailing Tahun 2010”, Jurnal Dinamika Politik Vol.1 No.1 Agustus 2012.
  2. Bandingkan Bagir Manan, “Menulis Laporan Penelitian”, Penataran Metodologi, Penelitian Bidang Hukum, Bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta”, Direktoral Jenderal Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Cisarua Bogor tanggal 8 s/d 13 Desember 1991.
  3. Dedi Irawan, “Study Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Study Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan )”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.3 No.4 Tahun 2015.
  4. Gustina Sundari, “Upaya Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di desa Bumbung Kecamatan Mandau oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012”
  5. Indra Isnawan, 1999, Money Politic Pengaruh uang dalam pemilu, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
  6. Janwandri, “Proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjungnanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau”, eJournal Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1 2013.
  7. Johny Lomulus, 2007 “Sikap Pemilih Terhadap pasangan calon menjelang pilkada langsung di Kota Bitung “ Dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Politik Vol. 4 No. 1.
  8. Masri Pangaribuan, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Media Surya Grafindo, Jakarta, 1989.
  9. Muhammad Amanu, “Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Study Kasus Di desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri )”
  10. Neneng Yani Yuningsih, “Demokrasi Dalam Peneltian Kepala Desa Study Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern Di profinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013”, Journal Politik, Vol.1 No.2 Februari 2016.
  11. Radian Syam, “Kerangka Hukum Mengatasi Money Politik Dalam Pilkada “, Dosen FH UniversitasTrisakti. http://arsip.rumahpemilu.org/public/doc/2016_07_21_03_00_17_Kerangka%20Hukum%20Money%20Politics%20Radian.pdf
  12. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI Pres, Jakarta, 1996.
  13. Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak ,Bandung, PT Mizan Publika, 2015.
  14. Penelitian
  15. Progam Kreatifitas Mahasiswa 2016-2017 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo “Distorsi Sistem Pemilihan Kepala Desa di Desa Pucung Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri”.
  16. Perundangan-undangan
  17. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  18. Undang-undang Pasal 73 ayat 3 Tahun 1999.
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 pasal 30 huruf d.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2018-06-06
Published: 2018-07-05
Section: Articles
Article Statistics: