Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Ardli Nuur Ihsani

Abstract


This present study aims to explore the urgency of pretrial object expansion as the Constitutional Court decision No21/PUU-XII/2014 on the criminal act of corruption is issued and this decision’s suitability with the objectives of pretrial concept. This research design of this study is normative research in which it used primary and secondary sources of law as the subject of study. Moreover, these sources are analyzed by using syllogism of deductive reasoning. Based on the analysis, it can be concluded that Constitutional Court Decision No 21/PUU-XII/2014 is claimed to be significant as it is viewed from the perspective of suspects’ human rights. However, in the criminal act of corruption field, this expansion of pretrial object limits the Corruption Eradication Commission in eradicating the corruption acts and results the legal uncertainty because in fact, verdicts regarding the pretrial proposal are different among each other. Besides, they could not provide the legal certainty on what case is exactly questioned in pretrial object. This is due to the high number of pretrial proposal made by the suspects by claiming that the investigator team who conduct the investigation is not authorized to do so instead of claiming of the completion of prior evidence.


Keywords


pretrial; suspects’ human rights'; criminal act of corruption;

Full Text:

PDF

References


Hamzah, Andi. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Balai Aksara.

____________.1995. Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Jakarta: Pradnya Paramita.

____________. 2006. Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua.Jakarta: Sinar Grafika.

___________. 2012. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.

Marpaung, Leden. 2006. Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika.

______________.2007. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta. Djambatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan

Internet

http://dokumen.tips/documents, Argumentasi Hukum Asas-asas dalam Contextualism, diakses pada 8 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

http://hukum.online.com, Memperluas ‘Praperadilan’, Mempersempit ‘Penegak Hukum, diakses pada 6 Mei 2017 pukul 10:45 WIB.

Http://kompasiana.com/ kepastian KPK.. dilihat pada 30 Maret 17 pukul 13:19 WIB.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum

Lisensi Creative Commons
Legal Standing : (Jurnal Ilmu Hukum) is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

 

 

Flag Counter