KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI LAMPUNG UTARA

Irhammudin Irhammudin* -  Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, Indonesia
Ibrahim Fikma Edrisy -  Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, Indonesia

DOI : 10.24269/ls.v5i2.3947

The purpose of this paper is to compare the reasonableness of insurance for children as victims of sexual violations as directed in Act Number 35/2014 on the Revision of Act Number 23/2002 on Youngster Insurance to the treatment of child victims of sexual mistreatment with a therapeutic equity approach as set forth in Act Number 11/2012 on the Adolescent Criminal Equity Framework. This paper is based on the regularization of legal examination. The findings of the investigation show that the protection of children as victims of sexual savagery in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Correction of Act Number 23/2002 on Child Security does not completely mirror the treatment with therapeutic equity approach.

Keywords
child protection, sexual abused, restorative justice
  1. Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 84–94.
  2. Aditya, I. G. K. R., Sarjana, I. M., & Udiana, I. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7(2), 1–13.
  3. Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi ZIlalil Qur’an. JIE: Journal of Islamic Edication, 6(1), 1–12.
  4. Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2), 202.
  5. Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2006). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: Rajawali Pers.
  6. Mulyadi, L. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik. Bandung: Mandar Maju.
  7. Nofitasari, S. (2019). Perlindungan hukum bagi perempuan ekonomi lemah dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan tegalgede kecamatan sumbersari kabupaten jember. JURNAL RECHTENS, 8(1), 53–66.
  8. Nurwita, A., Nurfitriani, E., Yuniarti, S., Keluarga, A., Komisi, D., Anak, P., … Kunci, K. (2017). Pandangan terhadap Posisi Anak Dengan Sikap Orang Tua Terhadap Kekerasan Pada Anak. Jurnal Kesehatan, 8(1), 955–960.
  9. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) (1945).
  10. Peraturan Pemerintah RI. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, ayat 4 (2012).
  11. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 (2014). Indonesia.
  12. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). Indonesia.
  13. Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014). Indonesia.
  14. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
  15. Soetedjo, W., & Melani. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2021-06-19
Published: 2021-09-10
Section: Articles
Article Statistics: