PERAN DPRD DALAM FUNGSI LEGISLASI PROYEKSI PERIODE 2019-2024 DARI PERSPEKTIF PERIODE 2014-2019

Sugeng Pranoko* - 

DOI : 10.24269/ls.v4i2.3166

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasi realisasi DPRD insiatif DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam fungsi legislasi periode Tahun 2014-2019, factor-faktor yang menghambat dan mendukung realisasi PERDA inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo, proyeksi kedepan DPRD Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan fungsi legislasi tahun 2019-2024 terkait dengan obesitas peraturan. Penelitian ini mendasarkan pada metode pendekatan yuridis empiris. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih mengutamakan pada data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan observasi serta didukung data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara diskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, realisasi dprd insiatif DPRD kabupaten ponorogo di dalam menjalankan fungsi legislasi periode tahun 2014-2019 tidak berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menghambat yaitu kualitas SDM, aspek partisipasi dan komunikasi, kemampuan dan minimnya tenaga pakar, berbenturan dengan undang-undang, anggaran. sementara itu faktor pendukung realisasi perda inisiatif dprd kabupaten ponorogo yaitu sarana dan prasarana, dukuangan stakeholder, proyeksi kedepan yaitu efisiensi dan efektif, tidak ada obseitas perda, penerapan tatib dprd, memperluas jangkauan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, mencipatakan budaya kerja yang baik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Keywords
Legislation, Regulation, People
  1. Adi, Rianto. (2004), Metode Sosial dan Hukum, Jakarta: Sinar Granit.
  2. Assidiqie, Jimly. (1997), Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta: Ind.
  3. Aziz, N. M. (2015). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 311-325.
  4. Diantha, I Made Pasek, (2016), Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group.
  5. Efi Yulistyowati, E. P. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 328 - 338.
  6. Faolina, D. (2019). Tinjauan Yuridis Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Lembaga Wakaf Al - Azhar Jakarta). Al - Mabsut, 42-58.
  7. Hasanah, H. (2016). Teknik - teknik Observasi (Sebuah ALternatif Metode Pengumpulan dataKualitatif ilmu - ilmu sosial). Jurnal at-Taqaddum , 21 - 46.
  8. Hasbiansyah, O. (2004). Konstelasi Paradigma Objektif dan Subjektif dalam penelitian komunikasi dan sosial. Mediator, 199 - 218.
  9. Komisi Pemberantasan Korupsi, (2018), Meningkatkan Kapistas Fungsi Legislasi Dan Pengawasan DPRD dalam Konteks Pencegahan Korupsi, Jakarta: KPK, Maret 2008, Diakses hari kamis tanggal 3 Oktober 2019.
  10. KPK. (2008, 09 28). Studi Meningkatkan Kapasitas Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
  11. Nur, M. (2004). Rechtsvinding: Penemuan Hukum ( Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam ) . Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15 - 30.
  12. Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam penelitian Kualitatif. Jurnal Ilmu Budaya , 71 - 79.

Full Text:
Article Info
Submitted: 2020-11-12
Published: 2020-11-17
Section: Articles
Article Statistics: 22 8
Citation :